Minimnya angka Penginputan data tiap tahun pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) khususnya Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kurangnya pemahaman dari pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Prosem dan jadwal penginputan data dimana data itu bisa di input setelah APBD disahkan yaitu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan juga pad…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai dalam rangka optimalisasi pelayanan ketertiban umum. Permasalahan yang dihadapi mencakup rendahnya pemerataan kompetensi aparatur, keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya reformasi kelembagaan, serta lemahnya koordinasi dan budaya kerja o…
Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota–anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pem…
Indonesia has an increasing public demand for bureaucratic reform in developing state civil apparatus. When viewed from the aspect of Human Resources (HR) of the apparatus, the expected results in the framework of bureaucratic reform through development through the provision of compensation for study assignments to S1, S2, and S3 are expected to create an HR apparatus with integrity, neutral, c…
Towards a New Era: Reforming Vehicle Tax Services for Efficiency and Transparency Abstract by Winda Desrina Vehicle tax service reform is essential in meeting the challenges of efficiency, transparency, and fairness in a modern tax system. This study explores various aspects of vehicle tax service reform, focusing on implementing information technology, improved service access, and strategies…
Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 18 tahun 2021, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Dalam kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Meskipun sudah ada peratura…
Penyederhanaan birokrasi telah menjadi agenda krusial dalam reformasi sektor publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari langkah ini Merupakan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi mendalam dalam struktur dan proses birokrasi menjadi suatu keniscayaan mengingat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi …