Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan E-Government di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta layanan dari pemerintah. Kabupaten Siak, mengembangkan…
Sistem pemerintahan presidensial diterapkan di Indonesia yang disertai dengan sistem kepartaian yang multipartai sangat berpengaruh dalam menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Sehingga, sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensial menjadi persoalan yang amat menarik karena situasi multipartai sangat sulit bagi satu partai memperoleh mayoritas kursi di lembaga …
Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam mewujudkan demokrasi, walaupun dengan tantangan dan dinamika yang signifikan. Konstitusi 1945 menjadi landasan hukum utama meskipun mengalami perubahan politik, dan negara ini terus mengembangkan demokrasi melalui pemilihan umum, partisipasi aktif masyarakat, dan media yang semakin bebas. Undang-undang partai politik tahun…