Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat benturan kepentingan atas pemilikan atau pemanfaatan tanah. Diperlukan pembenahan dalam penataan dan pemanfaatan tanah guna mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dengan menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, guna mencegah penumpukan kasus yang dapat m…
Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mewajibkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Namun, prakti…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan administrasi pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. SKGR memiliki peran penting sebagai dokumen awal atau alas hak masyarakat dalam memperoleh kepemilikan tanah, meskipun kekuatan hukumnya masih terbatas dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Penelitian menggunakan metod…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru. SKGR merupakan dokumen penting dalam administrasi pertanahan, khususnya bagi tanah yang belum bersertifikat. Pelayanan yang berkualitas menjadi indikator penting dalam mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum mem…