Wewenang camat merupakan tugas pokok seorang camat yang harus dijalani selama menjabat sebagai camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan Camat Dalam Menjalankan Wewenang di Kantor Camat Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun fenomena dalam penelitian ini kurang efektifnya kepemimpinan camat d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam penindakan pelanggaran Pemilu tahun 2024 dan menjelaskan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian penindakan pelanggaran Pemilu 2024. Penelitian menggunakan jenis penelitian observasi (observational research) dengan sifat deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu, …
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Kepala Desa memainkan peran krusial dalam proses ini, dimulai dari inisiasi hingga penetapan Peraturan Desa (Perdes). Tugas Kepala Desa meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyusunan draft Perdes, dan pelaksanaan rapat-rapat musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah draft disetujui, Kepala Desa bertanggung jawab untuk m…