Good Governance merupakan konsep tatakelola pemerintahan yang menekankan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, trasparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut penting dalam penyelesaian laporan pengaduan maladministrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, resposnif…
Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan koordinasi yang efektif antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, berbagai temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa koordinasi antara Inspektorat dan Sekretariat DPRD Provinsi Riau masih menghadapi sejumlah kendala yang berpo…
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menguji Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Bagansiapiapi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,…
Penerapan good governance pada Kantor Camat Tandun dilaksanakan dengan adanya tanggung jawab kerja pegawai dalam menyampaikan laporan kerja kepada pimpinan, namun pelaksanaan laporan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya sehingga pengambilan keputusan belum dapat dilaksanakan oleh pimpinan. Tujuan penelitian untuk Mengetahui dan Menganalisis Good Governance serta untuk mengetahui hamba…
Pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai Indeks Tata Kelola pengadaan Kota Pekanbaru Khususnya paket Non-Te…
Pelaporan aktivitas yang masih rendah khususnya dalam pelaporan bersifat publikasi ke masyarakat seperti Renja dan LKJIP. Minimnya transparansi kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hilir kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui perkembangan Kabupaten Rokan Hilir. Masih rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan seperti tidak adany…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, seperti lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), adanya pungutan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta kurangnya keterbukaan informasi dari pihak kelurahan. Kondisi tersebut menunjuk…
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Good Governance, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti). Jenis pene…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh good governance, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang d…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pengendalin internal terhadap penerapan good governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pekanbaru. Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan purpose sampling sehingga diperoleh 68 responden. Metode analisis data pada penelitian ini adalh stat…