Upah merupakan wujud penghargaan negara terhadap martabat manusia yang bekerja sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pasca berlakunya UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 49/2025 tentang Pengupahan, kedudukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdegradasi dari angka dasar menjadi sekadar bahan pertimbangan dalam formula upah minimum. Hal ini bert…
Peredaran produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang melarang klaim menyesatkan dengan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan, khususnya terkait keamanan, khasiat, dan komp…
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menuntut perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, CSR menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pe…
Ditinjau dari permasalahan hukum yang terdapat pada studi kasus disebuah perusahaan konveksi PT. Sunset Global Indonesia yaitu Sunset Convection jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mana pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang berbunyi adalah : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena k…
Penelitian ini membahas studi kasus nomor: 771/pdt.g/2022/pn. jkt. Pst yaitu terkait kasus gagal ginjal pada anak yang disebabkan oleh sirup yang mengandung zat berbahaya pada 2 (dua) industry farmasi yaitu PT Afi Farma dan CV. Samudera Chemical. Yang dalam bentuk gugatan clas action. Dalam hal ini pengawasan terhadap informasi pada label obat yaitu Badan Pegawas Obat dan Makanan (BPOM), faktan…
Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang dimiliki si pencipta atau si pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai berikut: Hak cipta adalah hak eks…
Perlindungan hukum hak cipta telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari perkembangan kecerdasan buatan (dikenal sebagai AI), di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan dapat mempengaruhi hukum hak cipta Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah status karya yang diciptakan AI, akuntabilitas hukum, dan tantangan dalam pener…
Potensi Zakat secara Nasional sebesar Rp. 343 Triliun. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia Tahun 2025 adalah Rp.3.005 Triliun, artinya potensi Zakat secara Nasional berbanding APBN negara kita berjumlah sebesar 8,7 Persen. Dari Total Rp.343 Triliun potensi zakat secara Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional hanya mampu menghimpun dana umat Tahun 2024 sebesar Rp. 33 Tril…
Melalui prinsip progressive liberalization nya, GATS mengharuskan negara-negara anggota untuk secara bertahap mengurangi bahkan menghilangkan segala barriers yang tidak dipentingkan dalam perdagangan jasa termasuk pendidikan tinggi. Diliberasisasinya pendidikan tinggi, paling tidak akan menimbulkan dua permasalahan. Permasalahan pertama ialah kemampuan lembaga pendidikan tinggi Indonesia dengan…
Penelitian ini membahas tentang permasalahan pada lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia khususnya pada daerah Riau dimana permasalahanya yaitu berfokus pada konten siaran yang akan disiarkan hal tersebut harus melalui proses penilaian untuk tiap – tiap data konten siaran yang diteria, untuk itu penilaian dilakukan menggunakan kriteria diantaranya yaitu Lama Siaran, Penyajian Siaran, Isi Siara…