Penambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi masalah yang semakin kompleks, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang RAD-PPM telah diterbitkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Aktivitas penambangan yang menggunakan merkuri secara ilegal ma…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan permasalahan yaitu objek pengadaan tanah tumpang tindih kepemilikan dan harus diselesaikan ditahun 2023. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam hal ini memiliki kewenangan yang diharapkan mampu untuk memfasilitasi dan …
Soil is one of the most important natural resources for human life. The question of land is always present and sometimes relevant, increasing population, development, and widespread use by different parties with different fixed assets. Currently, land disputes cannot be prevented, given the current high demand for land, and the limited number of land parcels. Out of court (PPS) dispute resoluti…
Presidential Instruction number 5 of 2019 has instructed the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the Head of the National Land Agency to stop the issuance of just two Land Rights, namely Cultivation Rights and Use Rights in Other Use Areas (APL) while Property Rights are not included in the instruction. Therefore property rights in other use areas (APL) are delayed in granting …
Negara memiliki kewenangan dalam penguasaan kawasan hutan untuk kemakmurannya seluruh masyarakat Indonesia.Penguasaannya diatur berdasarkan kewenangan dari pemerintah.Sehingga untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan maka setiap orang atau perusahaan haruslah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penguasan terhadap kawasan hutan oleh PT SAL di Desa Pungkat menjadi masalah terhadap masya…
ABSTRAK Penyelanggaraan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur di seluruh wilayah Indonesia. Sertifikat ganda adalah sertifikat atau tanda bukti kepemilikian hak atas tanah yang diterbitkan lebih dari satu ser…
The background of this research is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which stipulates "earth and air and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people" therefore the perspective on nature as mandated in the Law The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia must hav…
ABSTRAK Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah untuk pemerataan baik dari segi infrastruktur maupun dari segi pertanian di seluruh Indonesia, salah satu nya di Kabupaten Kampar. Banyak masyarakat yang tertarik untuk memiliki tanah transmigrasi karena tanah transmigrasi terbilang harganya cukup terjangkau dan sudah di tanami, sehingga masyarakat berminat untuk melakukan jual beli terha…
Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPPLH menyebutkan bahwa “Lingkungan hidup adalah semua benda, daya, keadaan, dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri keh…
ABSTRAK Penelitian ini membahas pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi di Lingga, Indonesia, yang berakar pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria. Meskipun Indonesia berkomitmen sebagai "negara hukum," implementasi peraturan yang efektif sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan tantangan dalam proses …