Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil), Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu dari 37 Provinsi yang ada di Indonesia, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau berkaitan erat dengan kelautan dan perikanan dan juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena terdapat 2.408 buah pulau besar dan kecil baik yang sudah maupun yang belum …
Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 dan yang terbaru Peraturan Menteri Agraria nomor 6 tahun 2018. Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain…
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 470 Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu yakni kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ya…
Perencanaan dan Realisasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN, menjadikan kondisi daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan me…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019, fenomena dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala desa dilakukan secara manual dan elektronik dimana pada hasil dari pemilihan secara elektronik lebih rendah persentasenya dibandingkan dengan cara manual padahal secara teori dan filosofi pemilihan secara elektronik lebih b…
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan, dari model sentralistik di era Orde Baru ke arah demokratisasi di era Reformasi. Pada masa Orde Baru, Pilkada dilakukan oleh DPRD dengan dominasi intervensi pusat, di mana restu dari pemerintah pusat menjadi penentu utama. Sebaliknya, pada masa Orde Reformasi, Pilkada dilakukan secara lan…
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…
Salah satu yang menjadi penghambat ketertiban umum di Kabupaten Bengkalis khususnya Lapangan Tugu Bengkalis ialah masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Polisi Pam…
Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi di Indonesia (The Guardian Of Constitution). MK berfungsi memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan Pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagai penafsir konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Salah satu…
Pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah merupakan isu yang kompleks dan sensitif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama ketika dihadapkan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga negara. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik I…