Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pekan Tebih Kecamatan Ke…

Edition

-

ISBN/ISSN

191010080

Collation

i, 88 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 307.72 Afn f

Analisis Yuridis Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Reformasi

The issue of regional representative institutions, often called DPRDs, is one of the aspects regulated in the legislation governing regional government. Post-reform legislation (Law No. 22 of 1999, Law No. 32 of 2004, and Law No. 23 of 2014) regulates the position of DPRDs. These laws and regulations regulate the position of DPRDs.The problem in this research is How is the Position of the R…

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomo…

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. MK memiliki empat kewenangan utama, termasuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, peran MK menghadapi tantangan serius, seperti yang terjadi dalam kasus Ketua MK Anwar Usman, yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pelangga…

Hilangnya Unsur Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tinda…

Undang-undang Tipikor dikesampingkan STR Bareskrim, disini menurut penulis bukan mengenyampingkan Undang-undang, akan tetapi apabila kerugian keuangan negara dikembalikan maka tindak pidananya akan dihentikan ditingkat penyelidikan. Dengan adanya STR tersebut dan mengembalikan kerugian keuangan Negara bisa menghentikan penyidikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahu…

Prinsip Checks And Balances Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Tata Kerja Ant…

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah melalui dua institusi, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD menjadi pelaksana urusan pemerintahan di daerah yang memiliki kedudukan sejajar, dan sama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DPRD Kabupaten Kampar …

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Ka…

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…

Kedudukan Hukum Presiden Dalam Melaksanakan Kampanye Pada Pemilhan Presiden D…

Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Jenis dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan huk…

Pengelolaan Perbatasan Negara Di Wilayah Terdepan Kabupaten Kepulauan Meranti…

Perencanaan dan Realisasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN, menjadikan kondisi daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan me…

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mk Nomor 15/puu/xx/2022 …

Terkait penjabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai penjabat kepala daerah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan penjabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di …

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-un…

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…