Filter by
Prinsip Checks And Balances Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Tata Kerja Ant…
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah melalui dua institusi, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD menjadi pelaksana urusan pemerintahan di daerah yang memiliki kedudukan sejajar, dan sama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DPRD Kabupaten Kampar …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022181
- Collation
- i, 137 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Ka…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022182
- Collation
- i, 137 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kedudukan Hukum Presiden Dalam Melaksanakan Kampanye Pada Pemilhan Presiden D…
Presiden Jokowi menyatakan bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden, sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Jenis dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan huk…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022235
- Collation
- i, 114 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pengelolaan Perbatasan Negara Di Wilayah Terdepan Kabupaten Kepulauan Meranti…
Perencanaan dan Realisasi pembangunan kawasan perbatasan antar Negara di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan anggaran sering terjadinya penundaan proyek pembangunan dan masih belum maksimalnya daerah dalam mengusulkan program kegiatan pembangunan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka meraih dana APBN, menjadikan kondisi daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan me…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- Ellydar Chaidir
- Collation
- i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 341.4 Yus p
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mk Nomor 15/puu/xx/2022 …
Terkait penjabat kepala daerah, terdapat permohonan uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas pengangkatan ASN sebagai penjabat kepala daerah. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tersebut karena penunjukan penjabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kekosongan pimpinan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021055
- Collation
- i, 115 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Pri a
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-un…
Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan suatu ketidakpatuhan oleh pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dimunculkan kembali pada Undang-undang berikutnya, menimbulkan permasalahan akibat diberlakukannya kembali frasa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021128
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Eksekusi Putusan Perdata Yang Bersifat Non Executable Ditinjau Dari Asas Kepa…
Eksekusi merupakan hal penting dalam proses perkara secara litigasi dan merupakan puncak dari perkara perdata yang dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewisde), namun ternyata masih banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) sehingga perkara tidak selesai secara tuntas. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Pertama, bagaimana E…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211031004
- Collation
- i,60 Hlm.; 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346.04 Jet e
Eksekusi Putusan Perdata Yang Bersifat Non Executable Ditinjau Dari Asas Kepa…
Eksekusi merupakan hal penting dalam proses perkara secara litigasi dan merupakan puncak dari perkara perdata yang dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewisde), namun ternyata masih banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) sehingga perkara tidak selesai secara tuntas. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Pertama, bagaimana E…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211031004
- Collation
- i, 389 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Rekrutmen Anggota Bawaslu Di Kabupaten S…
Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021059
- Collation
- i, 105 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kab…
Inspektorat Indragiri Hilir sebagai Perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 06 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Indragiri Hilir, dalam hal ini Inspektorat Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal tugas Inspektorat tersebut ten…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022129
- Collation
- 141 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.02 Sis A
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography