Filter by
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peyelundupan Benih Lobster di Polres I…
The country's development is hampered by the increasing problem of smuggling. The increase in smuggling incidents is believed to be influenced by various reasons, such as the vast archipelago area which has many ports of entry and exit that require monitoring, the desire to obtain natural resources from foreign countries, and the rise of smuggling methods. The increase in criminal cases of lobs…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010328
- Collation
- i,123 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Ame P
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAY…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Latar belakang masalah penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam kasus narkotika, yang menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tida…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022153
- Collation
- i, 127 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Ani p
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TERSANGKA BERDASA…
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan untuk menetapkan seorang tersangka merupakan kewenangan penyidik yang merupakan bagian dalam kegiatan penyidikan sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang diajukan di persidangan. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusaka…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022222
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Keadi…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa pecandu narkotika wajib tidak di penjara melainkan di hukum rehabilitasi karena UU narkotika menjamin pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Dekriminalisasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penegak hukum. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022220
- Collation
- 149 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Bon P
Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tin…
Tindak kejahatan kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis warga binaan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar warga binaan tersebut. Rumusan penelit…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022212
- Collation
- 115 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Eri P
Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana N…
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memperketat syarat dan dan tata cara pemberian remisi terkesan sebagai ketentuan yang memberikan pengetatan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Pengetatan pemberian…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022211
- Collation
- 105 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Ema P
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Putusan Nomo…
Salah satu problema besar bagi hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menghadirkan alat bukti, sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi. Oleh karena itu, pengaturan pembuktian dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan upaya untuk melindungi hak-hak korban, dalam kenyataannya untuk membuktik…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022209
- Collation
- 119 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Wah P
Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakuk…
Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanwinkum Riau. Dimana hukuman tersebut didasari adanya sebuah pelanggaran jabatan, penyalagunaan kewenangan hingga yang terlibat langsung dalam modus tindak pidana seperti peredaran dan penggunaan narkotika. Dari fakta beberapa kasus tersebut juga tidak sedikit aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022186
- Collation
- 157 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Ari P
Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Yang Dikaitkan Dengan Undang-unda…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice juga didasarkan pada upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak berorientasi ke hukuman penjara saja, melainkan memuat prinsip restorative justice pula. Oleh karena itu, muncul wacana untuk menggunakan restorative justice melalui muatan KUHP, karena lebih mengutamakan adanya kesepakatan para…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022166
- Collation
- 121 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.598 Hel A
Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Ne…
Undnag-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sendiri adalah salah satu rutan yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Rutan tersebut memiliki kapasitas 128 tahanan, namun faktanya hingga saat ini b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022146
- Collation
- 122 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Sin P
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography