Filter by
Implementasi Program Kampung Restorative Justice Sebagai Pelapor Penyelesaian…
Implementasi Kebijakan hukum pidana oleh Kejaksaan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip restorative justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, memperoleh respon positif dari masyarakat sehingga meningkatkan permohonan penghentian penuntutan perkara dengan kerugian kecil. Giat sosialisasi kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mendirikan program kampung restora…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021103
- Collation
- ix,115 Hlm.;30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Optimalisasi Pidana Bersyarat Melalui Penerapan Keadilan Restoratif
ingginya tingkat overkapasitas hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia berimplikasi pada berbagai permasalahan yang menimbulkan keraguan mengenai keefektifan pelaksanaan pidana penjara dari segi pembinaan khususnya bagi pidana penjara yang dijatuhkan dalam jangka pendek. Maraknya berbagai fenomena viral penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah mengini…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022165
- Collation
- 120 Hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Jat o
Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan yang Berk…
Tindak pidana penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun didaerah perkotaan. Hal ini di karenakan banyaknya Masyarakat yang beranggapan bahwa pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin di hari tua. Rumusan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021056
- Collation
- iii,90 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di K…
Salah satu hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah mendapatkan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. P…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191022150
- Collation
- ii, 134 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Insvestor Pasar Modal: Studi Perbandingan di…
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui, mengkaji, menganalisis mengenai perbandingan pengaturan pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai perlindungan hukum investor pasar modal. Rumusan msalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi investor Pasar Modal di Indonesia dan Amerika Serikat? Dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191022149
- Collation
- iv, 103 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika yuridis mengenai ketentuan daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi sering kali baru terungkap setelah waktu yang lama, namun pengaturan daluwarsanya masih merujuk pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum. Hal ini menciptakan benturan fundamental antara a…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022104
- Collation
- i, 148 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Ard t
Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Keadi…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa pecandu narkotika wajib tidak di penjara melainkan di hukum rehabilitasi karena UU narkotika menjamin pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Dekriminalisasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penegak hukum. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika m…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022220
- Collation
- 149 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Bon P
Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara Yang Melakuk…
Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanwinkum Riau. Dimana hukuman tersebut didasari adanya sebuah pelanggaran jabatan, penyalagunaan kewenangan hingga yang terlibat langsung dalam modus tindak pidana seperti peredaran dan penggunaan narkotika. Dari fakta beberapa kasus tersebut juga tidak sedikit aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022186
- Collation
- 157 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Ari P
Analisis Yuridis Konsep Restorative Justice Yang Dikaitkan Dengan Undang-unda…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice juga didasarkan pada upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak berorientasi ke hukuman penjara saja, melainkan memuat prinsip restorative justice pula. Oleh karena itu, muncul wacana untuk menggunakan restorative justice melalui muatan KUHP, karena lebih mengutamakan adanya kesepakatan para…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022166
- Collation
- 121 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.598 Hel A
Implikasi General Agreement On Trade In Services (gats) Terhadap Liberalisasi…
Melalui prinsip progressive liberalization nya, GATS mengharuskan negara-negara anggota untuk secara bertahap mengurangi bahkan menghilangkan segala barriers yang tidak dipentingkan dalam perdagangan jasa termasuk pendidikan tinggi. Diliberasisasinya pendidikan tinggi, paling tidak akan menimbulkan dua permasalahan. Permasalahan pertama ialah kemampuan lembaga pendidikan tinggi Indonesia dengan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022148
- Collation
- 151 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 M.A I
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography