Filter by
Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian d…
Law enforcement actually has the aim of creating justice. However, in reality, law enforcement against theft crimes often only focuses on punishing the perpetrators and ignoring the losses suffered by the victims. Therefore, a concept of restorative justice was created which emphasizes more on restoring the situation to its original state, where the parties involved, namely the victim and the p…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010491
- Collation
- xv, 80 hlm.; 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.05 Naz i
Tinjauan Yuridis Praperadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tersangka
Bentuk kesewenangan aparat penegak hukum berupa upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010115
- Collation
- 90 hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 344.03
Implementasi Tilang Elektronik Di Wilayah Hukum Polresta Kota Pekanbaru
Angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi, terutama di kota besar seperti kota Pekanbaru, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih baik lagi. Di era sekarang, proses digitalisasi sudah merambah pada setiap proses kehidupan masyarakat, bahkan dalam proses penegakan hukum seperti program tilang elektronik. Adanya sistem elektronik ini diharapkkan memudahkan pelayanan aparatur…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010326
- Collation
- i,90 Hlm.; 30X21 Cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346.04 Sin i
Perlindungan Korban Kejahatan Penghinaan Melalui Restorative Justice Di Wilay…
Perlindungan terhadap korban secara political will di Indonesia baru diwujudkan Tahun 2006 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Data Kepolisian Daerah (Polda) Riau Tahun 2022 sebanyak 17 kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, dan yang diselesaikan melalui restorative justice sebanyak 3 kasus. Tahun 2023 sebanyak 79 kasus pencemaran nama bai…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022187
- Collation
- 158 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Muh P
Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di…
ABSTRAK Di wilayah hukum Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan, kasus tindak pidana masih dapat dijumpai dan salah satunya adalah kasus pencurian sepeda motor. Berdasarkan tahun 2019 hingga tahun 2023, kasus pencurian sepeda motor mengalami kenaikan dan penurunan kasus yang menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pencurian sepeda motor masih sering terjadi. Maka dari itu perlulah diketahui faktor pe…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010077
- Collation
- 96 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.05 Maj A
Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam …
Politik uang tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021038
- Collation
- 131 Hlm.,30x20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pidana Menghukum Ganti Kerugian Kepada Terd…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022257
- Collation
- 118 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 345.01
Tangungjawab Hukum Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (bbpom) Terhadap B…
Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh ditemukanya Peredaran kosmetik palsu hampir diseluruh kota, tidak tekecuali Kota Pekanbaru. Diwilayah Kota Pekanbaru terdapat beberapa beberapa toko kosmetik yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang menjual kosmetik palsu sehingga menimbulkan beberapa korban bagi pembeli yang menggunakannya yaitu kulitnya menjadi kemerahan, hitam,iritasi dan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021101
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Hukum …
The circulation of narcotics, seen from a juridical aspect, is the legitimate existence. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics only prohibits the use of narcotics without permission by law. However, in the jurisdiction of the Padang Bolak Police Station, there is still a lot of illicit circulation of narcotics. This situation is in empirical reality, its use is often misused, and not for t…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010714
- Collation
- xv, 76 hlm.; 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 362.293 Kho u
Upaya Penanggulangan Penjualan Minuman Keras Ilegal Di Kecamatan Rengat Kabup…
Upaya penanggulangan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010425
- Collation
- i-67 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.04 Apr U
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography