Pemberian pasal 351 ayat (2) pada kasus penikaman di Jl. Air Dingin oleh Pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/352/V/2024/SPKT Polsek Bukit Raya/Polresta Pekanbaru/Polda Riau menimbulkan ketidakpastian dikarenakan pemberian pasal tersebut kurang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Pemberian pasal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana sejatinya perbedaa…
Permasalahan terkait dengan perlindungan anak menjadi fokus utama bangsa Indonesia, dikarenakan terdapat berbagai tantangan yang beragam terkait dengan perlindungan anak. Bentuk konkrit dari perlindungan anak adalah agar terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan begitu pentingnya kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum, namun dalam penerapanny…
Of all the regulations governing remissions for children, they do not at all differentiate the portion/quantity of remissions granted in relation to the crime committed. Current regulations do not consider granting remissions in accordance with the crime committed. This means the effectiveness of coaching, where the lighter the crime, the higher the remission given, and conversely, the more ser…
This research discusses the illegal distribution of narcotics where narcotics are needed by humans for treatment to meet needs in the field of medicine and scientific studies. On the other hand, it can also cause dependency which is very detrimental if used without strict control and supervision from the relevant parties. The increasingly widespread distribution of narcotics cannot be separated…
Kekerasan dalam lingkup keluarga adalah penafsiran yang keliru mengenai bias gender, yaitu perempuan harus patuh pada laki-laki dan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, membuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Indonesia telah melaksanakan peraturan terperinci untuk mengatur kasus tindak pidana kekerasan dal…
Masih adanya kelemahan berupa ketidak-kejalasan mengenai konsturksi Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai ketentuan pidana yang memuat perbuatan "memiliki", "menyimpan". dan "menguasai" sebagai tindakan pidana Narkotika. Yang dampalnua terhadap tindak pidana Narkoitka ( Pengguna dan Pecandu), memiliki mekanisme pengakan hukum dalam sistem peradilan pidana Narkotika…
Masih adanya kelemahan berupa ketidak-jelasan, ketidak-lengkapan dan masih terpisah-pisahnya pengaturan autopsi forensik dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, terutama mengenai kedudukan hukum bagi pihak keluarga korban dalam perizinan pemeriksaan jenazah, karena itu dapat mengganggu penyidik kepolisian dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan. Masalah pokok dalam pene…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Sanksi Pidana Sebagai Sarana Terakhir Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Ilegal. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal masih banyak dijalankan oleh aparat penegak hukum. Efektivitas dalam menjalankan penegakan hukum di suatu Negara di awasi dan dijaga ol…
ABSTRAK Tindak kriminal bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TNI. TNI dibangun dan dikembangkan dengan jiwa disiplin dan patuh terhadap komando militer sebagai alat yang berlandaskan kepentingan negara di bidang pertahanan dan tugas, tidak luput dari perbuatan melawan hukum, khususnya pelanggaran militer. …