Filter by
Dinamika Politik Hukum Pemilihan Umum pada Masa Reformasi
The first general election was held in 1955 which was attended by 21 political parties, based on a proportional system, which took place in a democratic atmosphere. Because there were many parties and at that time we adopted a parliamentary system of government, the cabinet could not last long, at most one year. Because of this, during the guided government period there was a desire to strength…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191021106
- Collation
- xviii, 100 hlm.; 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 324.6 Sya d
Rekonstruksi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Reforma Agraria Berbasi…
Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 18 tahun 2021, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Dalam kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Meskipun sudah ada peratura…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211031005
- Collation
- 393 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 346.09 Rag R
Implikasi Hukum Perbedaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Antara Dprd Den…
Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang diundangkan dan berlaku pada tanggal 20 Februari 2020. Peraturan Presiden ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. Ad…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022172
- Collation
- 150 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Roj I
Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Putusan Mah…
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021039
- Collation
- 136 Hlm.; 29 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.598 Sul e
Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor …
Keberadaan tenaga kerja asing merupakan salah satu yang mendatangkan modal sebagai investor dan tenaga terampil, namun kedatangan tenaga kerja asing merupakan salah satu masalah utama di bidang ketenagakerjaan. Dari penyelewengan tempat tinggal. overstay. Untuk mengendalikan masalah delling, petugas imigrasi memiliki peran penting dalam penertiban, karena penertiban ini akan memberikan keamana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021055
- Collation
- i, 110 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 304.8 Yul p
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/puu-xiv/2016 Tentang Pengujian …
Pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan kewenangan Pemerintah Pusat yang diwakilkan oleh Mendagri dalam membatalkan Perda dan Perkada, dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal ini tersebut karena berdampak secara langsung kepada masyarakat dimana hal ini akan sangat memberatkan bag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021094
- Collation
- 129 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.02 Edi A
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Penghulu …
Pemilihan Penghulu secara subtansial tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, namum persoalan yang melingkupi pemilihan Penghulu terletak pada pembentukan panitia pelaksasana pemilihan Penghulu, dan pengawasan pemilihan Penghulu. Banyak terjadi praktek politik yang dilakukan oleh calon Penghulu pada tahapan pemilihan Penghulu, namun tidak jelasnya mekanisme…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021060
- Collation
- 135 hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 348.598 Sum I
Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Sistem K…
Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal baru, karena proses pemindahan ibu kota negara telah berlangsung sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya salah satu permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan yang selama ini terja diantara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, adanya momentum pemindahan Ibu kota dianggap sebagai …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021071
- Collation
- 184 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342
Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Putusan Mah…
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021039
- Collation
- 161 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 342.598
Pengawasan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor …
Keberadaan tenaga kerja asing merupakan salah satu yang mendatangkan modal sebagai investor dan tenaga terampil, namun kedatangan tenaga kerja asing merupakan salah satu masalah utama di bidang ketenagakerjaan. Dari penyelewengan tempat tinggal. overstay. Untuk mengendalikan masalah delling, petugas imigrasi memiliki peran penting dalam penertiban, karena penertiban ini akan memberikan keamana…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021055
- Collation
- 134 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 304.82
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography