Pemilihan Penghulu secara subtansial tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan presiden, namum persoalan yang melingkupi pemilihan Penghulu terletak pada pembentukan panitia pelaksasana pemilihan Penghulu, dan pengawasan pemilihan Penghulu. Banyak terjadi praktek politik yang dilakukan oleh calon Penghulu pada tahapan pemilihan Penghulu, namun tidak jelasnya mekanisme…
Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pemindahan ibu kota negara bukanlah hal baru, karena proses pemindahan ibu kota negara telah berlangsung sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh adanya salah satu permasalahan utama yaitu ketimpangan pembangunan yang selama ini terja diantara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa, adanya momentum pemindahan Ibu kota dianggap sebagai …
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…
Keberadaan tenaga kerja asing merupakan salah satu yang mendatangkan modal sebagai investor dan tenaga terampil, namun kedatangan tenaga kerja asing merupakan salah satu masalah utama di bidang ketenagakerjaan. Dari penyelewengan tempat tinggal. overstay. Untuk mengendalikan masalah delling, petugas imigrasi memiliki peran penting dalam penertiban, karena penertiban ini akan memberikan keamana…
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dikarenakan adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil di Lapas Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan data tahun 2019-2021, sehingga dengan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dalam bentuk karya ilmiah tesis. Penelitian ini bertujuan …
Pasca Mahkamah Konstitusi membahas beberapa putusan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan dimana Mahkamah menambah norma/frasa perbedaan pendapat di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut. Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstit…