Peradilan Agama berwenang menjamin kepastian hukum terkait penetapan ahli waris, proporsi hak setiap penerima warisan, sekaligus menyelesaikan perselisihan akibat perbedaan interpretasi maupun kepentingan antarpihak. Melalui mekanisme peradilan yang berlandaskan hukum Islam dan didukung oleh ketentuan hukum nasional, diharapkan penyelesaian perkara kewarisan dapat terlaksana secara adil, member…
Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sah secara agama dan sah secara negara, sedangkan pernikahan siri merupakan pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak sah secara negara karena pernikahan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya masih marak di masyarakat termasuk Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Pernikahan yang dilakuk…
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam praktiknya, masih ditemukan fenomena perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Pada dasarnya, pe…
Perdagangan baju bekas atau preloved melalui thrift shop menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia, termasuk di Pasar Kaget Selasa Karya Tanah Merah. Barang yang dijual beragam dari segi kualitas, kondisi, dan asal-usul, sehingga meskipun harganya terjangkau, terdapat risiko bagi konsumen, seperti cacat tersembunyi, barang tidak layak pakai, dan potensi risiko kesehatan. Fenomena in…
Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat dalam beberapa keadaan berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Masyarakat setempat masih mempertahankan kebiasaan adat dalam pembagian warisan dengan mengedepankan musyawarah, kesepakatan keluarga, serta pertimbangan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Sungai B…
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tingginya angka perceraian di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru menunjukkan adanya berbagai permasalahan seperti konflik, ekonomi, dan kurangnya kesiapan pasangan, sehingga perlu dikaji faktor penyebabnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun dalam pene…
Wanprestasi dalam perjanjian jasa perbaikan antara CV. Sumatera Utama Cahaya Energi dan PT. Tengganu Mandiri Lestari berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Bls terjadi akibat tidak terpenuhinya kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Bentuk wanprestasi yang muncul meliputi tidak dibayarkannya sisa nilai kontrak dan retensi, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketent…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran pakaian bekas impor di Pasar Kodim Kota Pekanbaru yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pedagang pakaian lokal. Meskipun pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Permendag Nomor 51 Tahun 2015, dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, faktanya perdagangan pak…
Permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat adalah mengenai Sikap para pelaku usaha penjual rokok ilegal yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan pada kemasan yang artinya sudah melanggar hak-hak konsumen yaitu Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan informasi dari suatu produk yang dalam hal ini ialah rokok tersebut. Hal-…
praktik poligami yang secara normatif diperbolehkan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, namun dibatasi secara ketat melalui asas monogami terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam praktiknya, pemberian izin poligami oleh pengadilan kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait sejauh mana perlindungan hukum ter…