Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Penerapan dari menjunjung tinggi hukum ini merupakan salah satu upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat di negara tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor Penyebab Te…
Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan merupakan salah satu contoh dari tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat di artikan sebagai tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (crimes through the bank) maupun menjadikan bank sebagai sasaran (crimes against the bank) dari tindak pidana itu.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di jelaskan bahwa pecandu narkotika wajib tidak di penjara melainkan di hukum rehabilitasi karena UU narkotika menjamin pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Dekriminalisasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi tugas, wewenang dan kewajiban penegak hukum. Apabila dicermati lebih dalam, pembentuk UU Narkotika m…
Tindak kejahatan kekerasan antar warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis warga binaan. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti adanya diskriminasi pemberian hak, adanya geng-geng didalam blok hunian atau hal lain yang menjadi pemicu tindak kekerasan antar warga binaan tersebut. Rumusan penelit…
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memperketat syarat dan dan tata cara pemberian remisi terkesan sebagai ketentuan yang memberikan pengetatan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Pengetatan pemberian…
Salah satu problema besar bagi hakim dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah menghadirkan alat bukti, sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat privasi. Oleh karena itu, pengaturan pembuktian dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan upaya untuk melindungi hak-hak korban, dalam kenyataannya untuk membuktik…
Penjatuhan hukuman terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanwinkum Riau. Dimana hukuman tersebut didasari adanya sebuah pelanggaran jabatan, penyalagunaan kewenangan hingga yang terlibat langsung dalam modus tindak pidana seperti peredaran dan penggunaan narkotika. Dari fakta beberapa kasus tersebut juga tidak sedikit aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan restorative justice juga didasarkan pada upaya pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak berorientasi ke hukuman penjara saja, melainkan memuat prinsip restorative justice pula. Oleh karena itu, muncul wacana untuk menggunakan restorative justice melalui muatan KUHP, karena lebih mengutamakan adanya kesepakatan para…
Undnag-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan. Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sendiri adalah salah satu rutan yang berada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Rutan tersebut memiliki kapasitas 128 tahanan, namun faktanya hingga saat ini b…
Keberadaan rokok tanpa pita cukai atau polos maupun rokok yang dilengkapi pita cukai palsu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, faktor yang dominan mempengaruhi keberadaan rokok ilegal di wilayah tersebut adalah harganya yang relatif murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cuka…