Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Permasalahan sampah di kawasan perbatasan menjadi kompleks karena melibatkan dua kewenangan administratif yang berbeda, sementara aktivitas masyarakat bersifat lintas wilayah …
Pengelolaan sampah perkotaan merupakan isu kompleks yang menuntut tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan. Di Kota Pekanbaru, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keluhan masyarakat terkait bau yang mengganggu, rendahnya respons terhadap aduan, serta belum optimalnya penerapan teknologi seperti GPS pada armada pengangkut sampah, kondisi …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan destinasi wisata alam Air Terjun Guruh Gemurai di Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi, serta belum maksimalnya keterlibatan stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui t…
Akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan yang krusial dalam proses ini, terutama terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (…
Penggunaan obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dahulu dalam pengobatan maupun dalam memelihara kesehatan masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki tanggung jawab dalam pengawasan obat tradisional. Namun, masih banyak ditemukan produk obat tradisional yang masuk daftar public warning beredar di pasaran, belum …
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) ABSTRAK Nur Azizah Salah satu bentuk tugas dan fungsi desa atau pemerintah desa adalah pembangunan fisik desa. Dalam pembangunan fisik desa terdapat masalah di Balai Pertemuan dan Jalan Usaha Tani. Untuk mengetahui hal itu diperlukan kinerja pemerintah desa dan fa…
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good governance dalam layanan publik di BBKSDA Riau. Penelitian dilatarbelakangi oleh lambatnya proses administrasi, kurangnya transparansi, dan terbatasnya akses informasi, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi prinsip good governance. Tujuannya adalah menganalisis sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dan mengidentifikasi faktor pendukung …
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai keluhan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, seperti lambatnya proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), adanya pungutan dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta kurangnya keterbukaan informasi dari pihak kelurahan. Kondisi tersebut menunjuk…
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak sarang burung walet dan belum optimalnya realisasi pajak terhadap target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi Pajak Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan intensifikasi pajak sarang burung walet serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitia…
Permasalahan terkait dengan good governance dalam pengurusan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tanah di kantor Camat Binawidya kota Pekanbaru yaitu pengurusan tanah tidak selesai tepat waktu disebabkan camat yang sering tidak berada di tempat, rendahnya respon masyarakat yang mengurus surat tanah karena persyaratan yang sering tidak lengkap, belum terlaksananya transparansi dalam hal biaya dan…