Perkawinan pada usia di bawah batas yang ditentukan masih menjadi persoalan hukum sekaligus sosial di Indonesia. Walaupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya pernikahan di usia muda melalui mekanisme dispensasi kawin. Di Kabupaten Tebing Tinggi, besarn…
Perlindungan terhadap upah atas kelebihan kerja merupakan bagian penting dari perlindungan hak normatif pekerja yang dijamin secara konstitusional dan diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam praktik hubungan industrial, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit, masih sering ditemukan pekerja yang melakukan kelebihan kerja tanpa diimbangi dengan pembayaran upah yang…
Tujuan dari peneltian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Terhadap Jalur Penangkapan Alat Tangkap Bagan Apung Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Terhadap Jalur Penangkapan Alat Tangkap Bagan Apung Di Wilayah Perairan Kabupaten Kepula…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam menangani peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru serta untuk menganalisis efektivitas strategi tersebut dalam upaya penegakan hukum. Fenomena peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari sisi penerimaan cukai maupun dari aspek kesehatan masyarakat. Oleh kare…
Pemenuhan hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang b…
Penelitian ini membahas pengaruh kotak pengaduan perundungan dalam mengurangi kasus bullying di SDN 193 Pekanbaru. Masalah utama yang diangkat adalah masih terjadinya bullying fisik dan verbal serta rendahnya pelaporan akibat ketakutan dan ketiadaan saluran yang aman. Penelitian menggunakan metode kuantitatif ex post facto dengan sampel 192 siswa yang ditentukan melalui rumus Slovin. Instrumen …
Pengurus perumahan dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai tugas rutin seperti administrasi warga, iuran, dan kegiatan. Pengurus dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut secara efisien dan akuntabel, namun dalam kenyataannya, pengelolaan di Perumahan Villa Windaro Permai seringkali dihadapkan pada kurangnya transparansi informasi terkait administrasi dan keua…
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi digital pada Kurikulum Merdeka di UPT SDN 023 Pandau Jaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari guru wali kelas VA dan VB serta siswa kelas VA…
Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk di sektor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespons perubahan tersebut dengan menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 juncto P…