Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum akad nikah di Indonesia, yang memungkinkan pembuatan akad nikah selama masa perkawinan. Perubahan ini memerlukan pergeseran peran notaris dari sekadar pembuat dokumen menjadi pendidik hukum yang aktif dan responsif. Namun, implementasi di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa optimalisas…
Perkembangan usaha pergadaian di Indonesia semakin beragam, mulai dari gadai konvensional hingga gadai online. Untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum, pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai dasar hukum bagi perusahaan gadai swasta. Namun, dalam praktiknya masih terdapat usaha gadai yang tidak berbadan hukum dan tidak…
Perjanjian adalah suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka maeningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu. Pada pelaksanaanya, perjanjian yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengan masyarakat adat desa Dundangan Kabupaten Pelalawan mengalami beberapa masalah yaitu pihak PT. tidak melaksanakan isi perjan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait peran notaris sebagai pejabat umum yang…
Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen atas kelalaian usaha Laundry Riskuna di Jl. Karya 1 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan rumusan masalah: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian usaha laundry, dan (2) apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiolog…
Pola kemitraan pembangunan kebun plasma merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung revitalisasi sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam pola ini, koperasi berperan sebagai mitra yang mewakili kepentingan petani, sedangkan perusahaan inti bertanggung jawab dalam hal pembiayaan, pembinaan, dan pembangunan kebun. Namun, pelaksanaan per…
Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat benturan kepentingan atas pemilikan atau pemanfaatan tanah. Diperlukan pembenahan dalam penataan dan pemanfaatan tanah guna mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dengan menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, guna mencegah penumpukan kasus yang dapat m…
Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mewajibkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Namun, prakti…
Penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan lingkungan akibat limpasan air hujan dari atap rumah ke lahan tetangga di Perumahan Beringin Indah, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru. Permasalahan ini sering menimbulkan konflik antarwarga yang berdampak pada kerugian material maupun terganggunya keharmonisan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelurahan dalam memedi…
Sengketa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan masih sering terjadi dalam masyarakat, faktor utamanya karena kebiasaan dan kurangnya pemahaman hukum. Permasalahan semakin kompleks ketika sengketa tersebut berujung pada putusan onslag, yakni putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Masalah pokok dari penelitian ini Bagaimanakah…