Keterwakilan perempuan dalam bidang politik dapat membuktikan bahwa perempuan di parlemen sebagai anggota legislative dapat berpartisipasi dan melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga sebagai anggota legislatif menempatkan perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Permasalahan pokoknya yaitu mengenai bagaimanakah keterpilihan calon legislatif …
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan untuk suatu Negara yang menjuluki negaranya sebagai Negara demokrasi. Hingga saat ini pemilihan umum masih di akui sebagai sebagai peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum wajib mengikutsertakan rakyat secara penuh dan memenuhi aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Penelitian ini meneliti berawalkan dari di temukannya pelanggara…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
The Omnibus Law concerning Job Creation in its formation is not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. So Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was tested at the Constitutional Court because it was considered without paying attention to the principles of openness and community involvement so this certainly did not meet the provision…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam penindakan pelanggaran Pemilu tahun 2024 dan menjelaskan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian penindakan pelanggaran Pemilu 2024. Penelitian menggunakan jenis penelitian observasi (observational research) dengan sifat deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu, …
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil), Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu dari 37 Provinsi yang ada di Indonesia, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau berkaitan erat dengan kelautan dan perikanan dan juga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena terdapat 2.408 buah pulau besar dan kecil baik yang sudah maupun yang belum …
Penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya salah satunya terkait dari ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu kemudian diteruskan kepada KPU, sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana diteruskan kepada sentra Gakumdu. Kendala- kendala y…
Pemilu 2019 saat itu menunjukkan titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan sistem politik yang bersifat check and balances, karena penguatan bangunan sistem presidensil yang diangkat dalam tema besar pemilu tersebut pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyel…
Peraturan Desa (PerDes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi PerDes adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Meskipun fungsi PerDes sangat penting namun dalam implementasinya pembentukan PerDes di desa Jake belum sama sekali ada,…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…