Penelitian ini menyelidiki efektivitas pelayanan tamu pada Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini meliputi tantangan dalam memberikan layanan yang efisien dan profesional kepada tamu, khususnya dalam konteks acara pemerintah dan kunjungan resmi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan f…
Penelitian ini menganalisis gaya kepemimpinan kepala desa dalam kaitannya dengan pembangunan di desa perbatasan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala desa binaan di Desa Perbatasan Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan. Penelitian ini dilakukan di Desa Perbatasan, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang d…
PENGELOLAAN DANA KEPENGHULUAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK OLEH TRIANA NOVIANTI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kepenghuluan dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir serta faktor yang menjadi penghambat p…
Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas penting dalam pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Dinas ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 memenuhi standar lingkungan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui inspeksi dan pemeriksaan secara berkala pada fasilitas pengelolaan limbah B3, serta memberikan s…
Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam menjalankan tugasnya. Indikator penilaian yang digunakan meliputi produktivitas yang meliputi kemampuan ombudsman dalam menyelesaikan kasus dan bentuk pencegahan dan penanganan maladministrasi. Kemudian kemuwesan adaptasi yang didalamnya berkaitan dengan kemampuan …
Isu mengenai posisi dan implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan diskursus yang terus berkembang, terutama dalam konteks pencarian format hubungan ideal antara agama dan negara. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan negara agama. Namun di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nil…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan substansial dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap presiden relatif terbatas. Namun, pasca…
Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil). Fenomena “serangan fajar” atau money politic dalam Pemilu menjadi perhatian serius karena dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarak…
Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan lahir dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam Pendidikan gratis sebagaimana ketentuan Perbup Pelalawan No. 13/2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan gratis. Dalam mewujudkan Pelalawan cerdas banyak yang harus dilakukan agar tercapai wajib belajar 12 tahun. Permasalahan terhadap penyelenggaraan pendidikaan gratis yaitu, mengenai …