Indonesia sebagai negara hukum menegaskan supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perkembangan media sosial selain membawa manfaat juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya pelecehan seksual daring. Fenomena ini berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga menuntut adanya penegakan hukum yang efektif. Kehadiran UU IT…
Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keama…
Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang diwakili oleh anggota yang berwenang sebagai penyidik harus mampu memusnahkan seluruh jaringan narkotika yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menanggulangi kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, karena merupakan tindak pidana pelanggaran hukum dan pengedar nerkotika dapat dituntut pertanggungjawaban pidana…
Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia semakin kompleks karena melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dengan peran yang beragam, termasuk kurir atau perantara. Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran narkotika menimbulkan tantangan yuridis karena kesepakatan yang menjadi dasar perbuatan pidana seringkali sulit dibuktikan secara langsung. Dalam konteks ini, penelitian…
Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia semakin kompleks karena melibatkan jaringan kejahatan terorganisir dengan peran yang beragam, termasuk kurir atau perantara. Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran narkotika menimbulkan tantangan yuridis karena kesepakatan yang menjadi dasar perbuatan pidana seringkali sulit dibuktikan secara langsung. Dalam konteks ini, penelitian…
Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pida…
Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh praturan yang ada, mulai dari Undang- Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tana…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim membuktikan serta mempertimbangkan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penggelapan perbankan. Tindak kejahatan perbankan atau fraud banking meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi transaksi, penyalahgunaan wewenang hingga peretasan sistem, dilakukan internal maupun eksternal, sehingga pencegahan ketat diperlukan menjaga kepercayaan publik dan stabilit…
Penanggulangan kejahatan pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu prioritas utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan ekosistem di wilayah Indragiri Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh kepolisian di wilayah hukum Polres Indragiri Hulu. Wilayah Indragiri Hulu merupakan sa…