Text

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengubahan Fungsi Lahan di Kawasan Hutan di Desa Rambahan dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kuantan Singingi

---

ABSTRAK Dalam kerangka negara hukum modern, perlindungan hutan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya tindakan beberapa anggota kelompok tani Desa Rambahan yang memindah tangankan dan memperjual belikan Kawasan hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat luar tanpa diketahui oleh kemlompok tani. Setelah diketahui ada 176,4 hektar yang telah ditanami kelapa sawit yang menyebabkan 52 kartu keluarga terjerat dalam permasalahan ini akibat tindakanya yang memindah tangankan serta menjual hutan kemasyarakatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa anggota kelompok tani tersebut telah melanggar pasal 7 dalam SK5136/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/6/2022. Permasalahan utama dalam penelitian ini antara lain adalah Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perubahan Fungsi Lahan Dalam Kawasan Hutan Di Desa Rambahan serta apa yang menjadi hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perubahan Fungsi Lahan Dalam Kawasan Hutan Di Desa Rambahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis untuk memberikan Gambaran terhadap kasus tindak pidana perubahan fungsi lahan dalam Kawasan hutan dengan mengalisa data-data yang telah terkumpul yang kemudian akan ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian ini adalah Polisi resor kuantan singingi dan kelompok tani desa rambahan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Study Pustaka,observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perubahan fungsi lahan dalam kawasan hutan menunjukkan bahwa dari keseluruhan pelaku yang terlibat, terdapat satu orang yang telah diproses hingga memperoleh putusan pidana melalui mekanisme peradilan, sementara 19 orang lainnya telah menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, sebanyak 32 orang pelaku lainnya masih berada dalam tahap penyelidikan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi guna menentukan proses hukum lebih lanjut. Namun demikian, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain adanya perlawanan dari masyarakat, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait pengelolaan kawasan hutan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan perubahan fungsi lahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 340.5 Mik p

Language

NPM

221010332

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Penegakan Hukum
Polres Kuantan Singingi

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment