Sejalan dengan perkembangan teknologi yang signifikan, pemerintah indonesia berupaya melakukan digitalisasi pada bidang pertanahan, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mewujudkan transformasi sistem pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Dengan disahkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik yang …
Pendaftaran Merek bagi Usaha UMKM merupakan bentuk perlindungan hukum dari berbagai hal yang dapat merugikan Pelaku Usaha UMKM. Bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga untuk peningkatan usaha dengan mendaftarkan merek, Meningkatkan Kepercayaan konsumen terhadap usaha yang telah didaftarkan Mereknya di Kemenkumham. Akan tetapi, masih banyak pelaku Usaha UMKM yang belum mendaftarkan me…
Salah satu tujuan UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat mengenai hak-hak atas tanahnya. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka menurut undang-undang sertifik…
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pendaftaran hak atas objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan hal ini akan mengakibatkan tidak adanya perolehan sertifikan jaminan fidusia. Kemudian penelitian ini juga mengetahui keabsahan eksekusi dari objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu yang mana seharusnya sangat diperlukan perlindungan hukumnya dari berbagai pihak. Jika tida…
Sertifikat merupakan bukti hak atas tanah yang meliputi kepastian hukum atas data fisik dan data yuridis bidang tanah. Kenyataan yang ada belum sepenuhnya bersertifikat untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, karena masih ada kasus tanah. Salah satu kasus tanah yang terjadi di Pekanbaru Provinsi Riau adalah kasus sertifikat ganda yang meliputi sengketa kepemilikan, sengketa tata batas,…
Dalam menyikapi permasalahan disiplin pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kedisiplinan para pegawai. Upaya tersebut diantaranya melalui penerapan Sistem Absensi Digital. Penerapan Absensi digital pada inspektorat Kabupaten Rokan Hulu diatur dalam Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Kpts.700/ITDA/41.2/2…
ABSTRAK Kepemilikan tanah diakui secara hukum hanya jika terlebih dahulu didaftarkan di kantor pertanahan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan ganda adalah kelalaian pemilik tanah yang tidak melakukan proses peralihan hak milik atas tanah setelah membeli tanah dan juga tidak merawat tanahnya, sehingga tanah te…
Saat ini peningkatan angka perkawinan tidak terdaftar yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pra survey awal di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan angka perkawinan tidak terdaftar di masyarakat semakin bertambah meningkat. Namun sampai sekarang dalam praktik nya masih banyak masyarakat kabupaten pelalawan yang minim akan pengetahua…
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum penarikan objek jaminan oleh kreditur terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, dengan studi kasus pada Summit Otto Finance Kota Pekanbaru, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari tindakan penarikan sepihak objek jaminan oleh kreditur a…
Penelitian ini membahas tentang aspek hukum Peralihan Hak Milik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Pbr Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dan upaya yang dilakukan untuk memperlancar peralihan hak milik berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perti…