OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AUTENTIK PE…

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum akad nikah di Indonesia, yang memungkinkan pembuatan akad nikah selama masa perkawinan. Perubahan ini memerlukan pergeseran peran notaris dari sekadar pembuat dokumen menjadi pendidik hukum yang aktif dan responsif. Namun, implementasi di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa optimalisas…

Pelaksanaan Ecourt Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan M…

ABSTRAK E-court yang diterapkan sebagai usaha dalam terwujudnya pengadilan yang memiliki keunggulan dan transparansi pada prosesnya ataupun mekanismenya peradilan. Diterapkannya e-court memiliki dampak kepada efisiensi administrasi peradilan serta transparansinya dan dorongan sikap dari pelaksana hukum. Sedangkan kepada pihak yang mencari keadilan dengan diterapkannya e-court sesungguhnya mewuj…

Efektifitas Penerapan Sidang Elektronik(E-Corurt) yang Mengadili Perkara Perd…

Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi.dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pen…

Kepastian Hukum Pelaksanaan Sidang Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2019 di penga…

Globalisasi dengan segala dimensinya memberi pengaruh terhadap hukum yang menyebabkan peraturan-peraturan terus berkembang. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adanya Perma ini …

Tinjauan terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat di Bagansiapiapi (Studi Kasus P…

Divorce is the release of the marriage bond between a man and a woman as husband and wife, which is carried out before a court hearing, namely the District Court for Non-Muslims and the Religious Court for those who are Muslim. To carry out a divorce there must be sufficient reasons as stated in Article 19 of Government Regulation Number. 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 …

Tinjauan Yuridis tentang Tingginya Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Masa P…

Basically, Article 1 of Law Number 1 of 1974 has been revised to become Law Number 16 of 2019 where in these rules there is a limit for a person to have a marriage, which is 19 years for men and 16 years for women. However, after the enactment of Law Number 16 of 2019 it is a requirement that a marriage is valid at the age of 19 years for men and 19 years for women. In Indonesia, there are rule…

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT PADA KONFLIK BERS…

Dalam perspektif hukum humaniter internasional, kekerasan yang terjadi di Palestina merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I. Kedua instrumen ini secara tegas menetapkan bahwa setiap pihak dalam konflik bersenjata harus memperlakukan orang-orang yang tidak terlibat dalam permusuhan dengan penuh penghorma…

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Kaitannya dengan Penerapan Doktrin …

Edition

-

ISBN/ISSN

191022177

Collation

x, 123 hlm.; 30 x 21 cm

Series Title

-

Call Number

Hukum 332.6 Adl t

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang E-litigasi di Pengadilan Agama P…

This research is motivated by the occurrence of technological developments resulting in a demand for the Court to carry out the administration and electronic-based trials or currently known as e-Courts, which determined by the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases an…

Pelaksanaan Mediasi terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Mediation is a peace process mediated by a mediator and mediation procedures based on "good faith" where one person acts as a (vehicle) to communicate between the parties, so that their different views on the dispute can be understood and may be reconciled, but the main responsibility for achieving a peace remains with in the hands of the parties themselves. The legal basis for implementing Med…