PENGELOLAAN ASET NAGARI OLEH PEMERINTAH NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR ABSTRAK Oleh: Elsa Anggraini Pengelolaan aset nagari merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari karena aset yang dimiliki dapat menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang baik akan menciptakan…
Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga yang berperan dalam proses pengawasan jalannya roda pemerintahan desa. Lembaga independen yang setara kedudukannya dengan pemerintahan desa, dimana tugas dan fungsinya dijamin dalam Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fakta yang terjadi dilapangan bertolak belakang dimana tugas dan fungsi ini kerap tidak sepenuhnya diindahkan dikarenakan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan disiplin kerja pada perangkat desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, aparatur desa dituntut memiliki tingkat kedisiplinan, pr…
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Penyusunan LKPJ pada Pemerintah Provinsi Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini me…
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator Variabel Dalam Peran Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Beringin Taluk yaitu Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan standa…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi pengelolaan sampah dengan UPT pembuangan sampah di Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyaknya sampah yang menumpuk di masyarakat akibat kurangnya sarana dan prasarana serta kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah pada kawasan yang telah ditentukan.Jika tidak segera ditangani oleh para pemangku kepent…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Permasalahan sampah di kawasan perbatasan menjadi kompleks karena melibatkan dua kewenangan administratif yang berbeda, sementara aktivitas masyarakat bersifat lintas wilayah …
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dala…
Pembangunan pusat pemerintahan baru sering kali menjadi katalisator perubahan nilai lahan di wilayah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan Komplek Kantor Walikota Dumai terhadap harga tanah di radius 1.500 meter, serta mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi fluktuasi tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pen…