Pemerintah sebagai pihak penyelenggara dan mempunyai kewenangan serta menguasai juga mengelola tanah yang dipakai dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Secara luas masih abai dalam perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bidang pertanahan yang aman, mantap dan transparan terhadap masyarakat. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah karena kebijakan pengelol…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktik untuk Jurusan Teknik Kimia di SMKN 2 Pekanbaru berdasarkan Putusan Nomor: 1289/Pid.B/2023/PN Pbr. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengapa hakim cenderung hanya menerapkan Pasal 378 KUHP (penipuan) tanpa mempertimbangkan Pas…
Pengadaan barang/jasa pemerintah secara Non E-Tendering merupakan instrumen krusial dalam mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah, namun tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengadaan Non E-Tendering di Kota Dumai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui …
Minimnya angka Penginputan data tiap tahun pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) khususnya Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Kurangnya pemahaman dari pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Prosem dan jadwal penginputan data dimana data itu bisa di input setelah APBD disahkan yaitu pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya dan juga pad…
Pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kota Pekanbaru hal ini dibuktikan dari rendahnya nilai Indeks Tata Kelola pengadaan Kota Pekanbaru Khususnya paket Non-Te…
Pemerintah daerah Anambas telah menyatakan pentingnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. J…
Dalam melaksanakan suatu perjanjian kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi tersebut, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana bertanggung jawab untuk melaksanakan k…
ABSTRAK Penelitian ini membahas pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi di Lingga, Indonesia, yang berakar pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria. Meskipun Indonesia berkomitmen sebagai "negara hukum," implementasi peraturan yang efektif sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan tantangan dalam proses …
Kabupaten Kepulau Anambas juga harus memiliki kemampuan untuk mengikuti dan mampu menggunakan (E-Purchasing) pengadaan barang dan jasa pemerintah pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tujuan pemerintah untuk mengurangi biaya, waktu serta mengurangi terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme dalam sistem pemerintahan kabupaten dapat berjalan dengan oPTimal. Rumusan masalah bagaimana…