Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terp…

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkalis (Studi Perizinan Tempat Usaha UMKM). Indikator penilaian yang akan digunakan meliputi prosedur, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk, fasilitas dan infrastruktur, serta kompetensi petugas. Jenis penelitian ini menggunakan desk…

Analisis Pro Kontra terhadap Eksistensi Delik Perzinahan Sebagai Delik Biasa

Zina adalah salah satu penyebab utama kehancuran peradaban, menyebarkan penyakit yang sangat berbahaya dan mendorong manusia untuk terus hidup melajang dan hidup bersama tanpa menikah, hal inilah yang menyebabkan zina sebagai biang keburukan, pemborosan, fornikasi dan prostitusi. Hal ini tentu memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bemasyarakat di Indonesia. Dalam skripsi yang berj…

Implementasi Kewenangan Camat Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Skala Kecil Di …

Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan Camat dalam Pelayanan Perizinan Usaha Skala Kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi serta untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kewenangan Camat dalam Pelayanan Perizinan Usaha Skala Kecil di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, s…

Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (k3) Bagi…

Perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftra usaha yang diberikan oleh DPMPTSP. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin adalah membantu Gubernur ataupu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang pada dasarnya kewe…

Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi …

Penelitian ini berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dilatar belakangi oleh permasalahan terindikasi kurangnya keterbukaan dalam proses tindak lanjut yang dimana masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas, terindikasi kurangnya koordinasi antar unit bidang, terindikasi k…

Efektivitas Program Online Single Submission Oss Dalam Meningkatkan Pelayanan…

EFEKTIVITAS PROGRAM ONLINE SINGLE SUBMISSION OSS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (DPMPTSP ROKAN HILIR) Oleh Sanimar ABSTRAK Pelayanan public masih menjadi masalah yang sering diperbincangkan oleh Masyarakat. Terutama permasalahan pelayanan public sektor perizinan yang ada pada dinas DPMTSP. Sehigga mengikuti trend era digitalisasi, banyak Lembaga pemerintaha…

Tinjauan Hukum Terhadap Izin Usaha Kafe Di Pasir Pengaraian Berdasarkan Perat…

Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat di provinsi Riau. Dilihat dari semakin banyaknya Bisnis Kafe menjadi salah satu usaha pariwisata dalam bidang jasa makanan dan minuman. Kafe juga menjadi salah satu tempat untuk media hiburan dan refreshing. Untuk membuat usaha kafe diperlukan suatu izin usaha. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hu…

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpad…

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan namun dalam hal pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa masala…

Pelaksanaan Perizinan Pelayanan Terpadu Sistem Satu Pintu Dikota Dumai Tahun …

Perizinan merupakan bagian terpenting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap hukum dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai macam masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat. Pelayanan admin…

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pemasangan Reklame Di Kecamatan Bangkinang Ko…

Edition

-

ISBN/ISSN

151010592

Collation

x,90 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Hukum 657.46 Rir P