Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bina Keluarga Lansia Terintegrasi di Kota Pekanbaru tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi program Bina Keluarga Lansia Terintegrasi ini di lingkungan masyarakat di Indonesia. BKL Terintegrasi ini merupakan kelompok kegiatan (poktan) pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia yang dikembangkan ol…
Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengalami permasalahan. Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak-hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Kampar (studi kasus Desa Kuntu Da…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Bedah Rumah. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik untuk pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan Lurah Bangkinang, Kepala Dinas pemukiman dan perumahan Rakyat …
Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Peradilan Agama Pekanbaru untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Liti…
Tindak kejahatan kekerasan sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan sering terjadi, akibat dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis. Kasus kekerasan ini memang pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, namun penurunan tersebut tidaklah signifikan, padahal sudah dilakukan tindakan oleh pihak pertugas lapas. Masalah penelitian ini adalah Implementasi Penangana…
Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Peradilan Agama Pekanbaru untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Liti…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PROVINSI RIAU (Study Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau) ABSTRAK TETTY NURDIANTI PPRG merupakan alat untuk melaksanakan PUG dalam kebijakan perencanaan maupun penganggaran. Hal ini sudah diperintahkan melalui Inpres 9 tahun 2000 tentang Penga…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2020 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KAMPAR Oleh : Muslim ABSTRAK implementasi. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 dalam pengujian pelayanan online pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubung…
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau) berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteri…
menjadi permasalahan dalam pendataan rencana dan kegiatan pembangunan Desa dimana kegiatan pembangunan Desa belum terdata secara menyeluruh dalam administrasi pembangunan Desa. Implementasi tugas Sekretaris Desa dalam Administrasi Pembangunan Desa tidak terlepas dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi sehingga rencana dan kegiatan Desa terdata secara meneyeluruh. Tujuan d…