Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur adil (jurdil). Fenomena “serangan fajar” atau money politic dalam Pemilu menjadi perhatian serius karena dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarak…
Proses Penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat kematian belum dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berakibat kematian, khususnya kecelakaan yang berfokus dengan kelalaian terdapat dari korban itu sendiri, karena Pihak terlibat lainnya yang telah mengendarai kendaraannya dengan hati hati pun akan …
Kreditur separatis merupakan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan fidusia yang mempunyai hak untuk mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan guna pemenuhan utangnya. Upah dan hak-hak pekerja seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena KUHPer, dan UU Kepailitan menempatkan tagihan negara dan pemegang jaminan lebih tinggi kedudukannya dibanding upah pe…
Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dalam pelayanan publik di Indonesia guna memajukan masyarakat sejahtera adil dan makmur, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut, kerjasama dengan pihak swasta menjadi alternatif yang strategis. Salah satu bentuk kerjasama yang sedang berkembang di masyarakat adalah perjanjian Build Opera…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungpinang, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah terhadap debitur KUR Mikro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kredit pada KUR Mikro yang berdasar…
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Setelah menikah, baik suami maupun istri, melalui usaha mereka, akan memperoleh harta selama masa perkawinan, yang dikenal sebagai harta bersama. Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya kepemil…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A dalam pengelolaan uang konsinyasi proyek jalan tol Pekanbaru Dumai dari aspek hukum bisnis dan merumuskan formulasi yuridis ideal di masa depan untuk menjamin kepastian hak para pihak bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-un…
Amanat konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 mewajibkan negara mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa diskriminasi wilayah. Namun, realitas empiris di Kabupaten Siak menunjukkan anomali yang tajam. Tingginya kapasitas fiskal APBD dari sumber daya alam nyatanya tidak berbanding lurus dengan capaian pendidikan dasar, dimana Ratarata Lama Sekolah (RLS) masyara…
ABSTRAK Perdagangan pakaian bekas impor yang semakin marak melalui platform online menghadirkan peluang ekonomi namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan informasi produk, ketidaksesuaian barang, penipuan, hingga risiko kesehatan akibat pakaian bekas yang tidak melalui proses sanitasi yang layak. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan karen…
Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat dalam beberapa keadaan berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Masyarakat setempat masih mempertahankan kebiasaan adat dalam pembagian warisan dengan mengedepankan musyawarah, kesepakatan keluarga, serta pertimbangan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Sungai B…