Filter by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM …
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan menjadi isu penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP kerap terjadi dan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Pengeroyokan, sebagai bentuk kekerasan kolektif, tidak hanya menimbulkan kerugian …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010327
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR DISUB…
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bukanlah fenomena baru, namun telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, distribusi energi, dan keadilan sosial di Indonesia. Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemmbukt…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211010068
- Collation
- i, 84 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Eksistensi Asas Pemaafan Hakim (rechtelijk Pardon/judicial Pardon) Dalam Unda…
Dalam praktik peradilan pidana, terkadang hakim menemukan perkara- perkara yang sifatnya ringan dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, yang secara sosial, dianggap tidak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi tetap dipidana karena belum adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada jenis perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan tes…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021021
- Collation
- i, 121 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 347.014 Wan e
Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negri Tanjungpinang Dalam Melakukan Upaya Pe…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221021086
- Collation
- i, 97 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.07 Rik a
Analisis Yuridis Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Dinyatakan Bersala…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022190
- Collation
- i, 105 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 303.64 Gus a
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban …
Tindakan main hakim sendiri merupakan Tindakan yang timbul karena adanya reaksi dari Masyarakat baik secara individu maupun dalam bentuk massa yang diakibatkan dari kondisi Dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Penelitian ini dilakukan di polres kuan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010382
- Collation
- i, 82 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 363.35 Dio p
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Polsek Bukit Raya
Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, tuntutan ekonomi pun semakin memaksa manusia untuk memenuhinya dengan cara apa pun dan bagaimana pun manusia harus menjawab tuntutan ekonomi tersebut. Perkembangan globalisasi berpotensi terjadi kejahatan yang dilakukan para pelaku serta dapat menimbulkan kerugian para korban seperti halnya melakukan penipuan. Penipuan merupak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010160
- Collation
- i, 76 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345.01 Yog u
Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Oleh Satresnarkoba Di Polres Bengkalis
Problem hukum dalam penelitian ini didasarkan atas adanya antinomi eksistensi aparat penegak hukum (struktur) dan berbagai norma hukum & kebijakan (substansi) yang ditujukan sebagai mekanisme pencegahan & penanggulangan tindak pidana narkotika melalui sarana penegakan hukum pidana, namun disisi lainnya tren peningkatan yang signifikan terkait penyalahguna dan peredaran narkotika yang meningkat …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010247
- Collation
- 168 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Teu P
Tinjauan Yuridis Pembuktian Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 Dan Ke-5 Kuhp Tentang Penc…
Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertent…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 181010634
- Collation
- 106 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Muh T
Analisis Yuridis Terhadap Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Dalam Memper…
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM MEMPERJUANGKAN HAK TERPIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO : 1004 PK/PID.SUS/2022 PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR)
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231021051
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Rik a
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography