BTS (Base Transceiver Station) adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Pembangunan telekomunikasi di Indonesia mengemban misi yang luas. Telekomunikasi merupakan alat pemersatu bangsa dan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Permasalahan mulai muncul ketika keseimbangan tata-r…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan kebijakan yang seringkali diambil oleh pengusaha dalam rangka menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, PHK harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk melalui perundingan dan penetapan oleh lembaga industrial agar sah secara hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK diatur dalam Peraturan P…
Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan dan masa depan anak. Sebagaimana pada penetapan pengadilan dalam perkara nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Pbr Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan batasan-batasan yang harus dijaga nanti setelah anak angkat tersebut telah memasuki usia baligh, atau dewasa karena keduanya bukan m…
In the Toba Batak Customary Law Society in terms of the Distribution of Inheritance Rights adheres to a patrilineal kinship system where this kinship system draws the Lineage of the Male (Father). For this reason, this study wants to know about the Implementation and Constraints that occur in the Distribution of Inheritance Rights of Sons in the Toba Batak Customary Law System in Pinang Village…
Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan. Pemerintah, sebagai penyelenggara kesehatan, diberi wewenang untuk memastikan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, situasi saat ini, pelayanan BPJS Kesehatan, yang didirikan oleh pemerintah untuk memastikan kesehatan rakyat Indonesia, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ini di…
Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, article 4 letter a of the Consumer Protection Law (UUPK), consumers have the right to rights to provisions, security and safety when consuming goods/or services. The information is correct, honest and clear regarding the conditions and guarantees for goods/or services. However, there are still many business actors who trade weight ga…
The problem of children as victims of domestic violence in Indonesia is an urgent and widespread problem. As referred to in Law No. 24 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence, it is said that "everyone is prohibited from committing domestic violence, especially people within the scope of their household". In fact, cases of domestic violence involving children as victims are stil…
The Omnibus Law concerning Job Creation in its formation is not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. So Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation was tested at the Constitutional Court because it was considered without paying attention to the principles of openness and community involvement so this certainly did not meet the provision…
Every person in Indonesia who uses a motorized vehicle, one of which is a motorized vehicle, is used to facilitate activities and make it smooth from one area to another. During its development, the automotive industry in the world is increasingly sophisticated and is equipped with additional features on vehicles such as the addition of rotator lights to private vehicles. Meanwhile, the use of …
Congestion on highways brings new adverse consequences for human activities. Congestion is not very good when carrying patients who are in need of help, especially for ambulance transportation. When ambulance drivers take patients, congestion poses a threat to their safety. Many social communities gathered to escort ambulances as highways were often congested. The purpose of these social commun…