Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait peran notaris sebagai pejabat umum yang…
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diperiksa melalui proses litigasi. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam pe…
Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru melalui platform Shopee. Namun, pesatnya perkembangan ini tidak diimbangi pemahaman hukum yang memadai dari konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen kerap menghadapi praktik merugikan seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi produk dan sulitnya penyelesaian sengk…
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat efektivitas penertiban papan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut. Fenomena utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih tingginya tren pelanggaran pemasangan reklame ilegal setiap tahunnya meskipun tindakan penerti…
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pemanfaatan Dana Desa. Implementasi program ini berada di bawah kewenangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ber…
Masalah penyalahgunaan narkotika masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di Indonesia. Salah satu upaya penanganan yang dilakukan pemerintah adalah melalui program rehabilitasi bagi pecandu agar dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosialnya, sehingga diperlukan model pelayanan rehabilitasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model pelayanan rehabili…
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kelemahan administrasi, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap ha…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab belum terlaksananya ronda malam dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pentingnya keberadaan pos ronda di setiap persimpangan di Desa Lubuk Sitarak, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode metode deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem aplikasi Eraterang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Kelas IB Pelalawan. Teori menggunakan Efektivitas menurut Sutrisno: Pemahaman Progam, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data m…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran Project Manager terhadap disiplin kerja dan efektivitas kinerja personel security, serta menguji peran disiplin kerja sebagai variabel intervening pada PT. Adonara Bakti Bangsa Project Central Pertamina Hulu Rokan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner skala Likert kep…