Program Perhutanan Sosial merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan pemegang izin konsesi dengan kelompok masyarakat. Penelitian in…
Pelaksanaan adalah proses menjalankan atau menerapkan suatu kebijakan, rencana, atau program yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Penerapan tapping box merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan pajak d…
Perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian yang diciptakan dan dilaksanakan oleh para pihak yang dinamakan pihak penjual dan pihak pembeli. Pada perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki sebuah hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan memiliki hak menerima pembayaran harga dari pembeli. Pembeli memilik…
Pelaksanaan aturan dan pengawasan terhadap alur pendistribusian Gas Lpg 3kg sangat perlu diperhatikan, agar tidak terjadi kegiatan penyimpangan atau pelanggaran terhadap alur pendistribusian Gas Lpg 3kg, penjualan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET),kelangkaan,penimbunan dan penyalahgunaan Lpg 3kg. yang kegiatan tersebut dapat merugikan konsumen Gas Lpg 3kg. Selain itu untuk menjamin terwujud…
ABSTRAK Dalam perjanjian kredit, sering kali pihak kreditur berada dalam posisi yang tidak diuntungkan ketika pihak debitur mengalami wanprestasi. Pada asasnya tidak ada yang tidak mengandung jaminan, karena sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata bahwa setiap kebendaan milik debitur baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, pembayaran kredit sering terjadi kemacetan sehingga wanprestasi muncul…
Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD sangat tidak sebanding dengan jumlah Ranperda dalam Propemperda yang disepakati antara Pemda dengan DPRD. Dimulai dengan 18, lalu 20, hingga menjadi 22 Ranperda. Ranperda yang telah diajukan ke DPRD disahkan dan Perda tersebut mulai berlaku sehingga Perda Tahun 2020 bisa di Rekap. Pada hasil Rekap Perda Tahun 2020 Perda yang disahkan hanya 3. Masalah pokok…
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Program Prioritas Walikota Pekanbaru berdasarkan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat dari Pr…
ABSTRAK TRI ASIH WULANDARI Penelitian ini menemukan permasalahan yang muncul seperti kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam penertiban gelandangan dan pengemis. Lalu rendahnya koordinasi dalam bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Sosial Kota Pekanbaru da…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau dan untuk mengetahui apa saja kendala dalam Evaluasi Sistem Prosedur Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Variabel penelitian ini adalah Efektivi…
Pelaksanaan Program Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau Kota Pekanbaru Tahun 2022 (Studi Pada UPT-LK) Abstrak Aisyah Meilissa Mulyani Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelatihan Tenaga Kerja Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektif pelaksanaan program pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi oleh Dinas Ketenagakerjaan …