Pemilihan umum merupakan suatu keharusan untuk suatu Negara yang menjuluki negaranya sebagai Negara demokrasi. Hingga saat ini pemilihan umum masih di akui sebagai sebagai peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum wajib mengikutsertakan rakyat secara penuh dan memenuhi aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Penelitian ini meneliti berawalkan dari di temukannya pelanggara…
Badan Pengawas Pemilu lembaga lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahu…
Pemilu 2019 saat itu menunjukkan titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan sistem politik yang bersifat check and balances, karena penguatan bangunan sistem presidensil yang diangkat dalam tema besar pemilu tersebut pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyel…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Agung Yudhistira Implementasi kebijakan dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan komisi pemilihan umum dalam pem…
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 menemukan beberapa pelanggaran, dari pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi seperti persoalan netralitas ASN, pelanggaran etik seperti pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan yang pada akhirnya diberhentikan hingga pelanggaran lainnya. Pelanggaran pemilu kepala daerah di Kabupaten Indragi…
Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, yang dapat merusak integritas dan keadilan proses demokrasi yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran salah satu ialah pelanggaran netralitas kepala desa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Penelitian ini membahas pembuktian tindak pidana pemilu oleh kepala desa d…
Pola Komunikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kulim dalam Melakukan Pengawasan Kawal Hak Pilih Masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi yang diterapkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kulim dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hak pilih masyarakat pada Pemilu Serentak 2024. Permasalahan ini menj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti Di Kecamatan Rangsang Barat. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber langsung data berasal dari key informan yakni Ketua Bawaslu Kabupaten dan informan terdiri dari Ketua PPK, Pengawas TPS, dan masyarakat pemil…