Filter by
Rekonstruksi Kodifikasi Antara Undang-undang Pemilu dan Pilkada yang Berlaku …
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022186
- Collation
- 137 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Del R
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KELURAHAN PASIR PENGARAIAN KECAMA…
Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Pemilihan Umum merupakan prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis maka penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum harus transparan, jujur, adil dan akuntabel. adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Dikelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 237321003
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM TA…
Untuk mengetahui Evaluasi dan Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Teoori yang digunakan ialah teori Evaluasi Dunn, 2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ialah. Efektifitas Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten terbagi atas 4 (empat) penanganan Pelanggaran Pelanggar…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207310449
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tugas dan Kewenangan badan Pegawas Pemilu Kota Dumai dalam Menyelesaikan Pela…
Pemilihan umum merupakan suatu keharusan untuk suatu Negara yang menjuluki negaranya sebagai Negara demokrasi. Hingga saat ini pemilihan umum masih di akui sebagai sebagai peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilihan umum wajib mengikutsertakan rakyat secara penuh dan memenuhi aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Penelitian ini meneliti berawalkan dari di temukannya pelanggara…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010029
- Collation
- viii,134 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tugas dan Kewenangan Bawaslu Provinsi Riau dalam Penanganan Pelanggaran Pemil…
Badan Pengawas Pemilu lembaga lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan efektif sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010311
- Collation
- ix, 97 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Nur t
Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyelesaikan Pelanggaran P…
Pemilu 2019 saat itu menunjukkan titik kritis bagi bangsa Indonesia dalam pengembangan sistem politik yang bersifat check and balances, karena penguatan bangunan sistem presidensil yang diangkat dalam tema besar pemilu tersebut pada kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Menyel…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010189
- Collation
- 102 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Ind T
Menggagas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pe…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010246
- Collation
- 122 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Mir M
Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahu…
Menyangkut pemberantasan tindak pidana Pemilu pemerintah menyerahkan penanganan dilakukan oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), Sentra Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, dalam Pasal 486 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010228
- Collation
- i,77 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG D…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Agung Yudhistira Implementasi kebijakan dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan komisi pemilihan umum dalam pem…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 187310351
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Kewenangan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam Menyelesaikan Pelanggaran P…
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 menemukan beberapa pelanggaran, dari pelanggaran pidana pemilu seperti politik uang, pelanggaran administrasi seperti persoalan netralitas ASN, pelanggaran etik seperti pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Kecamatan yang pada akhirnya diberhentikan hingga pelanggaran lainnya. Pelanggaran pemilu kepala daerah di Kabupaten Indragi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010617
- Collation
- i, 129 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 324.5 Ded k
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography