Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pelalawan dalam menangani kejahatan korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan menggunakan perspektif green criminology. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan yang berpotensi m…
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau menghadapi konflik kronis akibat fragmentasi hutan oleh perkebunan sawit dan pembalakan, yang memaksa harimau sumatera masuk ke pemukiman warga demi mencari makan. Kondisi ini memicu peningkatan ancaman konflik, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal. Oleh karena itu, Polres Rokan Hulu memegang peran krusial dalam mitigasi konflik di lapangan sekaligu…
Proses Penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat kematian belum dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berakibat kematian, khususnya kecelakaan yang berfokus dengan kelalaian terdapat dari korban itu sendiri, karena Pihak terlibat lainnya yang telah mengendarai kendaraannya dengan hati hati pun akan …
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan data Polsek Payung Sekaki, jumlah tindak pidana penggelapan mengalami peningkatan selama periode 2021–2024.…
Penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak di Provinsi Riau menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman besar bagi generasi muda. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1.bagaim…
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak pada fisik dan psikologis korban. Meskipun Polres Kepulauan Meranti telah berusaha menegakkan hukum, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, sarana, dan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban masih menghambat efektivitas penanganan kasus. Data dari tahun 2022- 2024 me…
Penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polsek Rengat Barat terus mengalami peningkatan sehingga memerlukan penegakan hukum yang efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitin ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta meng…
Tindak pidana merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan hukum, pelaku tindak pidana dapat di berikan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya berdasarkan apa yang telah ia langgar dari sebuah hukum, di indonesia kejahatan yang terus meningkat dan kerap terjadi salah satunya ialah peredaran narkotika. Tindak pidana peredaran narkotika sangat b…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bengkalis serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta bersifat de…
Komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, tindak pidana kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, termasuk di wilayah hukum Polres Bengkalis, se…