Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana pencabulan. Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius masyarakat serta aparat penegak huk…
Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan permasalahan hukum yang memerlukan penanganan khusus karena anak memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi an…
Permasalahan penyerobotan tanah di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terganggunya ketertiban serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dalam praktiknya, penyerobotan tanah dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan melibatkan pihak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan administrasi pe…
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bentuk implementasi langsung dari hak konstusional warga negara sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dan…
Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal, termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pengungkapan kasus pencabulan anak sering men…
Penyelundupan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang cukup serius, hal ini didorong oleh posisi geografis negara kepulauan yang luas, apabila penyelundupan terus terjadi tentu saja Negara Indonesia akan terus mengalami kerugian dikarenakan barang-barang penyelundupan tersebut tidak membayar pajak bea dan cukai bahkan barang-barang penyelundupan tersebut juga akan berpotensi merusak stab…
ABSTRAK Dalam kerangka negara hukum modern, perlindungan hutan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya tindakan beberapa anggota kelompok tani Desa Rambahan yang memindah tangankan dan memperjual belikan Kawasan hutan kemasyarakatan terhadap masyarakat luar tanpa diketahui ol…
Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan nyata dalam praktik penegakan hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Kondisi ini memunculkan problem hukum yang berkaitan dengan efektivit…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana…
Perkembangan teknologi informas i dan komunikas i telah mendor o ng meningkatnya penggunaan media elektronik sebagai sarana penyampaian pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, penyampaia n kritik melalui media elektronik sering kali berhadapan denga n ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya sebagaimana diatur dalam Undan…