Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator Variabel Dalam Peran Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Beringin Taluk yaitu Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan standa…
Pertambangan emas masih terjadi secara liar hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan pemerintah setempat dan masayarakat sehingga kegiatan pertambangan secara illegal terjadi. Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi masih marak terjadi sehingga perlunya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup lebih maksimal. Kegiatan pengawasan tidak terlepas dari Penentuan stand…
Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya peredaran produk kosmetik pemutih wajah, termasuk produk Tabita, yang diduga mengandung bahan berbahaya serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pengawasan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Riau. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kasus pekerja migran non-prosedural yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti eksploitasi, perdagangan orang, dan lemahnya perlindu…
Perburuan satwa liar merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang berdampak serius terhadap kelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Provinsi Riau sebagai salah satu wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi menghadapi ancaman perburuan satwa liar yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provin…
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru dalam pengawasan dan penanganan pengungsi luar negeri tahun 2024, mengisi kesenjangan kajian yang selama ini lebih fokus pada institusi keimigrasian. Menggunakan desain kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, penelitian melibatkan 6 informan kunci dari Kesbangpol, Rudenim, kepolisian…
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kelemahan administrasi, keterlambatan pelaporan, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap ha…
Implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu strategi penting pemerintah daerah dalam mewujudkan konsep Smart City. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya integrasi sistem. Penelitia…
Masih banyak terdapat Pasar Tumpah di Kota Pekanbaru yang keberadaanya dapat membuat kemacetan dan hilangnya hak pengguna jalan. Bila dikaji dalam hal Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, maka kehadiran Pasar Tumpah tersebut jelas melanggar aturan karena tidak memiliki izin resmi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis Pemerintah Kota Pekanb…
Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit. Pertumbuhan industri kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu memunculkan persoalan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah hasil produksi. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisa implementasi …