Kepala Desa memiliki peran penting dalam menjaga dan membina keamanan serta ketertiban masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sebagai pedoman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat d…
Tesis ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Di Mahato Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaran Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 dan A…
Desa Tanah merah mampu membuat Peraturan Desa yang berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat baik dalam keamanan maupun ketertiban. Salah satu Peraturan Desa yang dimiliki oleh Desa Tanah Merah adalah Peraturan Desa Tanah Merah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui Impleme…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan. Fungsi legislasi merupakan salah satu fungs…
Fungsi legislasi DPRD sudah selayaknya memberikan kontribusi dalam penyediaan peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah namun pada kenyataannya belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Fungsi Legislasi DPRD Kota Dumai Dalam Pembahasan Dan Perumusan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Konteks (Context), Mas…
DPRD merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jika fungsi dan tugas Dewan perwakilan Daerah tersebut tidak dijalankan dengan baik maka tentu saja semua itu harus dilakukan evaluasi secepatmungkin agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat maju dan berkembang Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntu…
Perlindungan terhadap pekerja buruh alih daya di PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru. Dimana perlindungan hukum ini diatur didalam perjanjian kerja dan dimana karena ini terkait tentang alih daya maka perusahaan outsourcing yang di pakai oleh PT. Indomarco ini adalah PT. Sumber Daya Dian Mandiri atau di singkat menjadi PT. SDM. PT Indomarco dan PT. Sumber Daya Dian Mandiri ini telah melakukan ker…
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Untuk Kebutuhan Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan di dalam Implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tent…
Pemerintah kelurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Pemerintahan kelurahan mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan oleh lurah dan dibantu oleh perangka…