Fungsi legislasi DPRD sudah selayaknya memberikan kontribusi dalam penyediaan peraturan daerah yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah namun pada kenyataannya belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Fungsi Legislasi DPRD Kota Dumai Dalam Pembahasan Dan Perumusan Peraturan Daerah tidak terlepas dari Konteks (Context), Mas…
DPRD merupakan perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jika fungsi dan tugas Dewan perwakilan Daerah tersebut tidak dijalankan dengan baik maka tentu saja semua itu harus dilakukan evaluasi secepatmungkin agar masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat maju dan berkembang Rumusan Masalah Bagaimana Implementasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah …
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntu…
Perlindungan terhadap pekerja buruh alih daya di PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru. Dimana perlindungan hukum ini diatur didalam perjanjian kerja dan dimana karena ini terkait tentang alih daya maka perusahaan outsourcing yang di pakai oleh PT. Indomarco ini adalah PT. Sumber Daya Dian Mandiri atau di singkat menjadi PT. SDM. PT Indomarco dan PT. Sumber Daya Dian Mandiri ini telah melakukan ker…
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Untuk Kebutuhan Nelayan Di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Untuk menganalisis hambatan-hambatan di dalam Implementasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 Tent…
Pemerintah kelurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintah yang terkecil berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Pemerintahan kelurahan mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan oleh lurah dan dibantu oleh perangka…
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini menggunakan …
Corporate Social Resposibility atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (prosedure) yang tepat dan profesional, terutama tanggung jawab sosial perusahaan internal dalam hal ini tanggung jawab te…
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Muncul dan perkembangnya usaha waralaba ini tentunya akan membawa masalah baru terhadap dunia hukum, dip…
Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan Sekretaris Daerah seb…