Perjanjian sewa-menyewa merupakan instrumen hukum perdata yang rentan terhadap risiko wanprestasi akibat kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi prestasi, seperti keterlambatan pembayaran atau kerusakan properti. Konflik dalam hubungan hukum ini umumnya dipicu oleh disparitas pemahaman serta implementasi hukum perjanjian yang tidak seimbang antara pemilik dan penyewa. Kondisi tersebut menyeba…
Salah satu bentuk perjanjian yang sangat sering terjadi di desa adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Terkait pinjam meminjam atau disebut dengan utang piutang sudah bukan hal yang asing didengar, karena hampir setiap hari pada roda perekonomian selalu saja ada utang piutang dan ada pula yang menjadi masalah dalam hal utang piutang baik dalam hal pencairan dana, pelunasan dan sampai wanpresta…
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk kontrak antara lembaga pembiayaan dan konsumen untuk memperoleh barang dengan sistem angsuran yang dijamin melalui fidusia. Dalam praktiknya, PT Indo Mobil Finance Cabang Kota Pekanbaru sering menghadapi wanprestasi debitur, seperti keterlambatan pembayaran dan pengalihan objek jaminan tanpa izin. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan hambata…
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan produk pembiayaan yang difasilitasi oleh perbankan, termasuk Bank BNI, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian . Dalam praktiknya, perjanjian KPR selalu diikat dengan jaminan berupa Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang memberikan hak preferen kepada bank selaku kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap obj…
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diperiksa melalui proses litigasi. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam pe…
Pola kemitraan pembangunan kebun plasma merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung revitalisasi sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Dalam pola ini, koperasi berperan sebagai mitra yang mewakili kepentingan petani, sedangkan perusahaan inti bertanggung jawab dalam hal pembiayaan, pembinaan, dan pembangunan kebun. Namun, pelaksanaan per…
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi merupakan bagian penting dalam sistem distribusi pupuk yang diatur oleh pemerintah guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara distributor dan kios penyalur tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi menimbulkan wanprestasi.wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap sebelum p…
Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi, termasuk rekonstruksi atau peningkatan kekuatan struktur Jalan Teluk Piyai - Panipahan Batas Sumut [DAK Lanjutan TA. 2018 & 2019], diklasifikasikan sebagai jalan provinsi yang termasuk tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau. Untuk pelaksanananya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Riau secara mandiri, sehinggga Dinas PUPRPKPP Provins…
Perjanjian secara umum merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana salah satu atau keduanya saling mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dengan unsur utama perbuatan hukum, minimal dua pihak yang bersepakakat, dan ikatan hukum yang timbul dari kehendak bersama.Perjanjian kerja sama, khususnya di sektor perkebunan kel…