Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis proses komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Informasi Riau dalam proses mediasi sengketa informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap proses komunikasi yang berlangsung. In…
Usaha Simpan Pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa Pematang Jaya merupakan bentuk usaha yang memberikan kredit untuk membantu anggota dan masyarakat yang membutuhksn modal untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini pihak Unit Simpan Pinjam Pematang Jaya dalam pemberian kredit tidak lepas dari adanya tunggakan atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit macet yang di lakukan oleh pihak peminjam at…
Penelitian ini membahas tentang kedua pihak yaitu pihak pemilik tanah dan pihak pengembang yang berkeinginan untuk membangunan tempat untuk tinggal bangunan rumah yang ditempuh dengan cara melakukan perjanjian bangun bagi hasil. Isi perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak ialah pihak pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah serta sertifikat hak milik nya dan melakukan baliknama kepada pihak…
ABSTRAK Tanah memiliki nilai strategis dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia, sehingga sering menjadi objek sengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu lama, biaya besar, serta berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan dama…
Setiap kegiatan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan harus mendapat izin dari Negara, Pemerintah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan pemanfaatan dan/atau penggunaan Kawasan Hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan perbuatan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 …
Hak atas tanah adalah hak asasi manusia yang mendasar yang sangat penting bagi kebebasan, kehidupan, dan martabat seseorang. Negara, bagaimanapun berkewajiban untuk melindungi hak-hak seluruh negara, meskipun hak-hak ini tidak dapat dicabut, dan terpaksa melakukannya demi kepentingan individu lain, komunitas, dan negara lain. Konflik tanah tidak dapat dihindari oleh siapa pun di zaman modern in…
Dalam penguasaan tanah ulayat, biasanya tidak menentukan pasti bagaimana kondisi fisik tanah khususnya ukuran luas tanah yang berada pada penguasaannya, alas hak yang dimiliki oleh masyarakat adat minang kabau biasanya menggunakan ranji sebagai pembuktian, namun bukti tersebut hanya berisi tentang pernyataan kepemilikan namun tidak disertai ukuran yang dikuasai, maka hal tersebut dapat menimbul…
Penelitian ini merupakan gagasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada pesta pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerahnya, Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung ketika telah dibentuknya lembaga peradilan khusu…
Sebagai negara yang dikenal dengan sebutan negara bercorak agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah salah satunya ialah tanah. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, tanah juga menjadi salah satu masalah dalam kehidupan sehari hari yang menyangkut hak kepemilikan dan penguasaannya. Perkara dengan putusan No. 90/Pdt/G/2020/PN menjadi salah satu contoh bukti adanya permasa…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Mahkamah menegaskan legalitas hasil pemilu dengan menolak permohonan sengketa, meskipun pemohon mengajukan dalil dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Mahkamah menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membu…