Produktivitas tenaga kerja memegang peran penting dalam menentukan sukses atau gagalnya suatu proyek. Perlu diketahui bahwa tidak semua pelaksanaan perumahan bersubsidi berjalan dengan baik sesuai rencana, salah satunya masih banyak faktor yang menghambat proses pembangunan perumahan bersubsidi. Kendala yang menghambat produktivitas tenaga kerja seperti kurangnya motivasi, keterampilan yang…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat di artikan bahwa Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak antara pekerja/buruh dan pengusaha. PT. Berkah Indragiri Sejahtera tahun 2022 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap 2 Karyawannya …
Penelitian ini membahas kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan, yang merupakan salah satu yang tertinggi di negara maju. Data OECD menunjukkan perempuan di Korea Selatan rata-rata memperoleh sekitar 69% dari pendapatan laki-laki untuk pekerjaan sejenis, terutama pada posisi manajerial. Isu ini menjadi perhatian penting dalam konteks hubungan internasional dan agenda global kesetaraan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian Provinsi Riau pada periode 2014-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PDRB sektor pertanian Provinsi Riau. Sedangkan pengeluara…
Analysis of the Rights of Laid Off Workers based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Generally, workers or laborers are in a weaker position compared to employers. Where employers do not fulfill their obligations to workers, causing disputes so that employers can provide protection for workers to obtain their rights reasonably. The main problem in this study is how labor rights afte…
Praktek pelaksanaan PKWT banyak terjadi penyimpangan dari perusahaan, terutama dalam pemenuhan perlindungan Hukum bagi pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak yang seharusnya memenuhi keriteria-keriteria yang telah disebutkan didalam Perundang-undangan sebagai landasan Hukum. Penyimpangan ini tidak ditanggapi serius oleh para pengusaha. Hal ini menjadi Bukti bahwa Hukum dapat dikalahkan d…
Pekerja dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan wajib mendapatkan haknya berupah upah, karena upah merupakan aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Dijelaskan bahwa didalam upah adanya sistem pengupahan, dalam sistem upah menurut lamanya kerja, upah tersebut diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas, disebut upah harian, upah mingguan, upah b…
Hukum dan peraturan semakin menuntut perusahaan wajib untuk menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aturan tanggung jawab sosial perusahaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain peraturan tersebut, terdapat peraturan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. …
Tenaga kerja outsourcing yang bekerja disuatu perusahaan tentunya saja memerlukan perlindungan terhadap keselamatan mereka dalam bekerja baik itu perlindungan yang diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja maupun perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja yang menaungi mereka. Keselamatan yang dimaksud ialah keselamatan selama mereka bekerja terutama keselamatan diri para pekerja dari …
Pekerja merupakan aset bagi sebuah perusahaan yang harus dijaga dan di pelihara, begitu juga dengan hak-hak pekerja seperti upah lembur yang merupakan kewajiban dari suatu perusahaan untuk memenuhi upah lembur tersebut, tetapi yang terjadi pada Ramayana Robinson Panam tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, dimana berdasarkan undnag-undang ketenaga kerjaan perusahaan harus membayar u…