Fenomena kelahiran anak di luar perkawinan semakin meningkat seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang mengatur status perkawinan dan akibat hukumnya menjadi dasar utama dalam menentukan kedudukan hukum anak. Namun, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana p…
Perkembangan e-commerce di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku belanja konsumen, khususnya melalui meningkatnya penggunaan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode ini memberikan kemudahan serta rasa aman bagi konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa terlebih dahulu. Namun demikian, sistem COD juga menimbulkan beban kerja tamb…
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Hak Anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksana…
Investasi adalah penanaman modal yang ditujukan untuk menghasilkan sejumlah keuntungan berdasarkan pergerakan nilai di pasar dan risikonya. Sederhananya, investor menggunakan sejumlah modal miliknya untuk membeli aset atau instrumen investasi. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tidaklah seperti gaji atau perolehan dari kegiatan bekerja pada umumnya. Aktivitas investasi menghasilkan keuntu…
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan. Perkawinan sejenis merupakan suatu hal yang tabu di tengah masyarakat Indonesia. Namun, perkawinan sejenis masih terjadi di Indonesi…
Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) memohon untuk dilakukan uji materi Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pokok permohonan terkait dengan frasa “pejabat negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Pemohon menganggap Pasal 170 ayat (1) beserta Penjelasan tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang…
Perlindungan hukum hak cipta telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari perkembangan kecerdasan buatan (dikenal sebagai AI), di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan dapat mempengaruhi hukum hak cipta Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah status karya yang diciptakan AI, akuntabilitas hukum, dan tantangan dalam pener…
Negara Indonesia adalah negara hukum yang memperhatikan setiap hak asasi manusia didalam mahkamah konstitusi ditetapkan dan dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengikat. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Keenagakerjaan terkait dengan Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan orang yang tidak …
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pendaftaran hak atas objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan hal ini akan mengakibatkan tidak adanya perolehan sertifikan jaminan fidusia. Kemudian penelitian ini juga mengetahui keabsahan eksekusi dari objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu yang mana seharusnya sangat diperlukan perlindungan hukumnya dari berbagai pihak. Jika tida…