Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan tentunya memiliki aturan terhadap masing-masing lembaga negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga negara tersebut memiliki kewenangannya…
Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (putusan HR. 21-6-1929 N.) 29-101096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Adapun pokok masalah dalam peneliti…
Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan pidana minimum…
Durian Tembaga Sipar merupakan varietas lokal unggulan Kabupaten Bengkalis yang memiliki karakteristik khas dan berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis (IG). Perlindungan hukum terhadap IG diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun implementasinya di daerah masih terkendala oleh rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur, k…
Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tidak mendapatkan perlindungan aturan hukum serta hak asasi manusia yang memadai sebagai akibatnya anak berulang kali menjadi korban. Seringkali terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur dimana tindakan criminal itu berupa pelecehan seksual maupun pencabulan bahkan…
Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Tindak pidana yang kerap terjadi ialah tindak pidana pencurian karena berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat luas, khususnya pada kondisi hidup para pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam hal ini penggun…
Isu mengenai posisi dan implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan diskursus yang terus berkembang, terutama dalam konteks pencarian format hubungan ideal antara agama dan negara. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan negara agama. Namun di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nil…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan tersendiri karena banyaknya pendapat muncul dari mereka yang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati tersebut. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih mempertahankan pidana mati namun didalam peraturannya bukan termasuk pidana pokok lagi, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan…
Hukuman mati ialah salah satu macam sanksi yang diperuntukkan pada pelanggar hukum, lebih tepatnya untuk pelanggaran berat. Tindak pidana terorisme yang oleh pembuat undang-undang dianggap kejahatan berat, sehingga diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sebagai bentuk pembalasan. Dalam permasalahan terhadap kasus hukuman mati, hakim dianggap sebagai figur paling vital dalam terjadinya put…