Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Indikator terdiri Peran pribadi (interpersonal role), Peranan berkaitan dengan informasi (Informasi Role), dan Peran Keputusan (D…
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti rendahnya tingkat transparansi, lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam mendukung proses pelayanan publik dan pengambilan keputusa…
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah di tengah dinamika kebutu…
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik sebagai indikator dalam penilian kinerja pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah karena penyelenggaraan pemerintah akan dikatakan baik apabila pelayanan publiknya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasaan kepada masyarakat karena m…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Tenaga kesehatan di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, akses transportasi yang sulit, beban kerja yang tinggi, serta minimnya dukungan sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi mempengar…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota Dumai. Fokus penelitian mencakup empat aspek utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor p…
Krisis operasional di RSUD Kota Dumai, yang ditandai oleh kelangkaan stok obat, keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga spesialis, serta rendahnya responsivitas petugas, telah memicu ketidakpuasan signifikan bagi pasien, khususnya pengguna BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kualitas pelayanan publik terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosi…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dalam Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas p…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. M…