Banyaknya PMI non-prosedural yang mengalami deportasi khususnya dari Malaysia di BP3MI Kepulauan Riau menunjukkan bahwa meskipun PMI telah dideportasi karena pelanggaran keimigrasian atau bekerja secara non-prosedural, sebagian dari mereka tetap kembali bekerja melalui jalur tidak resmi (jalur belakang) dan hal itu menjadi jalan adanya deportasi berulang. Dalam sistem hukum nasional Indonesia b…
Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau menghadapi konflik kronis akibat fragmentasi hutan oleh perkebunan sawit dan pembalakan, yang memaksa harimau sumatera masuk ke pemukiman warga demi mencari makan. Kondisi ini memicu peningkatan ancaman konflik, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal. Oleh karena itu, Polres Rokan Hulu memegang peran krusial dalam mitigasi konflik di lapangan sekaligu…
Proses Penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berakibat kematian belum dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berakibat kematian, khususnya kecelakaan yang berfokus dengan kelalaian terdapat dari korban itu sendiri, karena Pihak terlibat lainnya yang telah mengendarai kendaraannya dengan hati hati pun akan …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A dalam pengelolaan uang konsinyasi proyek jalan tol Pekanbaru Dumai dari aspek hukum bisnis dan merumuskan formulasi yuridis ideal di masa depan untuk menjamin kepastian hak para pihak bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan undang-un…
Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat dalam beberapa keadaan berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam. Masyarakat setempat masih mempertahankan kebiasaan adat dalam pembagian warisan dengan mengedepankan musyawarah, kesepakatan keluarga, serta pertimbangan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Sungai B…
Hewan ternak sebagai objek yang berada di bawah penguasaan pemilik menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menyebabkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPerdata serta peraturan daerah yang berlaku, kelalaian pengawasan ternak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pelaksanaannya masih terkendala rendahnya kesadaran hukum, pengawasan yang le…
Permasalahan sistem pengupahan dan perlindungan hukum terhadap guru honorer di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu krusial dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Guru honorer kerap menghadapi ketidakpastian penghasilan, ketimpangan upah, serta minimnya jaminan perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan guru honorer serta pe…
gagal bayar klaim Perusahaan asuransi AJB Bumiputera di Kota Pekanbaru. Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi permasalahan, salah satunya adalah kasus gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi, seperti yang terj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.Mengidentifikasi bentuk pengaturan Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan jika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologi dengan pengump…
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dari instansi pemerintah yang berwenang; data Dinas Sosial Kabupaten Kampar mencatat 315 kasus ABH dalam periode 2021–2025 dengan puncak tertinggi 77 kasus pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam menangani ABH serta mengidentifikasi faktor…