Filter by
Peran Adat Luhak Kepenuhan Dalam Menangani Kenakalan Remaja Di Kecamatan Kepe…
Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kerap di hadapi oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja dapat mencakup berbagai bentuk prilaku negatif, seperti pelanggaran norma sosial, tindak kriminal ringan, penyalahgunaan narkoba, hingga perkelahian antar remaja. Kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan menjadi isu yang perlu mendapatakan perhatian. Kon…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217510423
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Efektifitas Lembaga Pemerdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan…
Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Langgam Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang berjalannya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, kemudian belum adanya kantor khusus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) juga menjadi salah satu faktor lemahnya koordinasi baik sesama pengurus mau…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217321014
- Collation
- i, 152 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terpadu Antar Lembaga Dalam Penanganan Perk…
Dalam sistem peradilan pidana ini terdapat 4 (empat) komponen lembaga/instansi yang terkait di dalamnya, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, di mana bekerjanya keempat komponen tersebut dalam sistem peradilan pidana satu dengan lainnya saling terkait. Namun, atas dasar hal tersebut PPNS merupakan aparat penegak hukum yang bernaung dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehuta…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022147
- Collation
- 115 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 345 Ime T
Tingkat Kondidi Fisik Tim Bola Voli Sungai Sarik Lipat Kain
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan utama dalam penelitian ini mengetahui peran Dinas Pemberdayaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 186610103
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika Pada Warga Binaan Pemasyara…
Peredaran gelap narkotika yang dalam realitasnya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi di dalam lembaga pemasyarakatpun pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam merupakan salah satu Lembaga Negara yang diberikan wewenang oleh Pemerintah…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 171010523
- Collation
- i-88 Hlm., 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 362.293 Muh P
Upaya Lembaga Pemasyarakat Klas II A Pekanbaru Dalam Mengatasi Overcrowded Da…
Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa waktu lalu Kementrian Kehakiman). Hasil pengamatan diketahui beberapa permasalahan terkait Overcrowded Lapas Berpotensi Sebagai Salah Satu Faktor Pendorong Lahirnya Residivis (Studi Pada Lapas Klas II A Pekanbaru) yaitu Kondisi Lapas Kelas II A Pekanbaru yang kelebi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 197510215
- Collation
- i,79 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Kriminologi 322 Nah U
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2…
Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi di Indonesia (The Guardian Of Constitution). MK berfungsi memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan Pemerintah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagai penafsir konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Salah satu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022129
- Collation
- i, 65 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.03 Ram a
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan substansial dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap presiden relatif terbatas. Namun, pasca…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211021108
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 654.408 Fik p
Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Melalui Usaha Peternakan Domb…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sentra ternak domba yang didirikan oleh Dompet Dhuafa melalui pendayagunaan dana zakat produktif, yang mana Dompet Dhuafa Riau masih sulit dalam memenuhi kebutuhan pasar. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Penelitian ini bertujuan untu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 192310326
- Collation
- i,780 Halm. ; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Syariah 297.54 Fad O
Analisis Persepsi Donatur Dompet Dhuafa Riau Terhadap Penyelewengan Dana Lemb…
Membantu mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia. Namun jika lembaga filantropi Islam melakukan penyelewengan dana, maka akan berdampak bagi perekonomian masyarakat miskin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh oknum lembaga filantropi Islam yang telah melakukan penyelewengan dana umat dan kemudian menimbulkan beberapa persepsi dikalangan masyarakat. Pada penelitian ini akan meneliti tentang …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 192310157
- Collation
- 192310157
- Series Title
- -
- Call Number
- Syariah 332.17 Mil a
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography