KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN SENJATA DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA TAH…

Pada periode 2019 hingga 2024, dinamika keamanan di wilayah Papua menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam bentuk eskalasi konflik bersenjata dan tindak kriminal yang melibatkan kelompok separatisme bersenjata. Penelitian ini membahas fenomena penyelundupan senjata sebagai bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan Papua dalam rentang waktu 2019 hingga 2024…

Peran Balai Taman Nasional Tesso Nilo Dalam Melindungi Kawasan Hutan Taman Na…

aman Nasional Tesso Nilo, yaitu pada posisi dibagian barat dikenal dengan nama sungai tesso dan dibagian timur dikenal dengan nama sungai nilo, jadi kedua nama sungai tersebut digabungkan maka akan menjadi tesso nilo. Permasalahan utama yang dihadapi Taman Nasional Tesso Nilo saat ini adalah perambahan dan kebakaan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit oleh masyarakat. Kebakaran hutan m…

Pengawasan Taman Nasional Tesso Nilo Oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kec…

PENGAWASAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO OLEH BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN Romada Milenti Gurnig ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai pengawasan taman nasional tesso nilo oleh balai taman nasional tesso nilo kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh balai taman nasional tesso nilo dalam menga…

Sanksi Administratif terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksan…

Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan sebelumnya di dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Presiden da…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MINUMAN KEMASANYANG TIDAK MEMENUHI …

Ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni dalam Pasal 4 dan 5 yang mengatur hak konsumen dan pelaku usaha, sedangkan Pasal 6 dan 7 mengatur kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah perusahaan-perusahaan di kota Pekanbaru yang b…

Strategi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Meningkatkan Pariwisata…

Edition

-

ISBN/ISSN

187610763

Collation

148 Hlm.; 29 x 21 cm

Series Title

-

Call Number

HI 910.2 And s

Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-undang N…

Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, sumber daya tenaga kerja yang melimpah, dan tingginya tingkat mobilitas global, kejahatan transnasional merupakan sebuah masalah. Ancaman kejahatan transnasional memerlukan kepemilikan dokumen tertentu, seperti visa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, sebelum seseorang dapat meninggalkan negara asalnya dan mulai mengunjungi negara lain. Untuk mema…

Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-undang N…

Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, sumber daya tenaga kerja yang melimpah, dan tingginya tingkat mobilitas global, kejahatan transnasional merupakan sebuah masalah. Ancaman kejahatan transnasional memerlukan kepemilikan dokumen tertentu, seperti visa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, sebelum seseorang dapat meninggalkan negara asalnya dan mulai mengunjungi negara lain. Untuk mema…

Jaminan Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Dialihkan Untuk Kepentingan Umum (stud…

Jalan Tol termasuk salah satu pembangunan untuk kepentingan umum dan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2021. Pelaksanaan pembangunan Jalan Toli tersebut membutuhkan tanah sebagai wadahnya. Pada saat persediaan tanah masih luas pembangunan Jalan Tol tersebut tidak menemui masalah. Persoalannya baru timbul ketika tanah sebagai sumber daya alam (SDA) yang sifatnya terbatas dan tidak…

Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasio…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS. (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS) ABSTRAK Fadli Pemerintah sudah membuat keputusan dengan menjadikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan…