Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti) dan Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Studi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini menggunakan …
Corporate Social Resposibility atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (prosedure) yang tepat dan profesional, terutama tanggung jawab sosial perusahaan internal dalam hal ini tanggung jawab te…
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Muncul dan perkembangnya usaha waralaba ini tentunya akan membawa masalah baru terhadap dunia hukum, dip…
Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan Sekretaris Daerah seb…
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum tirta Dumai bersemai Kota Dumai.. Adapun dasar Pengelolaan Air Bersih di Kota Dumai Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah Dumai Bersemai. dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih kota dumai, p…
Tesis ini membahas Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara regulasi zakat termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan absolut di bidang agama yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyusun Perda tentang zakat tepatnya pada tahun 2018 tetapi P…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan kebijakan yang seringkali diambil oleh pengusaha dalam rangka menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Namun, dalam pelaksanaannya, PHK harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk melalui perundingan dan penetapan oleh lembaga industrial agar sah secara hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK diatur dalam Peraturan P…
Dalam pasal 1 ayat 1 (1) konstitusi Indonesia UUD 1945 bahwasanya "Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk republik". Negara kesatuan diartikan sebagai negara yang sifatnya tunggal, dengan tidak adanya pembagian wilayah menjadi negara-negara bagian, melainkan hanya ada satu negara saja di dalamnya. Pembagian wilayah di negara kesatuan dikenal dengan istilah daerah, yang m…
Peraturan Desa (PerDes) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi PerDes adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia. Meskipun fungsi PerDes sangat penting namun dalam implementasinya pembentukan PerDes di desa Jake belum sama sekali ada,…
DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Provinsi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait Pelaksanaan pengelolaan barang…