Perkembangan Revolusi Industri 4.0 meningkatkan perdagangan online, termasuk jual beli iPhone melalui Facebook. Transaksi daring memudahkan pembeli, tetapi sering menimbulkan risiko seperti informasi barang tidak lengkap, kondisi produk bekas tidak jelas, dan prosedur garansi maupun retur terbatas. Rendahnya kesadaran konsumen memperparah kerugian. Oleh karena itu, perlindungan hukum melalui UU…
Perkembangan praktik pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan yang dilengkapi dengan jaminan fidusia.Salah satu isu yang sering muncul adalah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diberikan oleh kreditur untuk memastikan pelaksanaan pengadilan agar tidak berkahir pada kek…
Tindak Pidana Perdagangan Orang / Human Trafficking merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun demikian, da…
Perjanjian merupakan dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam transaksi jasa bengkel. Dalam praktiknya, perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan masih sering digunakan karena dianggap lebih sederhana dan didasarkan pada kepercayaan. Namun, perjanjian lisan memiliki potensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya apabila salah satu pihak tidak memenuhi prest…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum akad nikah di Indonesia, yang memungkinkan pembuatan akad nikah selama masa perkawinan. Perubahan ini memerlukan pergeseran peran notaris dari sekadar pembuat dokumen menjadi pendidik hukum yang aktif dan responsif. Namun, implementasi di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa optimalisas…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI (STUDI DI KOTA PEKANBARU) ABSTRAK YULIA GUSTIENI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penhambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Nomor 10 Tahun …
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN TUALANG ABSTRAK Oleh Nadya Andriani KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dalam efesiensi penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu di pertimbangkan mana…
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Berbagai jenis satwa endemik hidup di dalamnya dan banyak di antaranya memperoleh perlindungan karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu satwa tersebut adalah belangkas (Tachypleus gigas). Akan tetapi, keberadaan satwa tersebut kini semakin terancam akibat menin…
Partisipasi politik merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, termasuk bagi kaum disabilitas yang memiliki kedudukan setara sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 menjadi sarana penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak politik kaum disabilitas telah dilaksanakan secara i…
Pemutusan hubungan kerja khususnya terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sering menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk hak atas ganti rugi apabila terjadi pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum melindungi hak pekerja untuk mendapatkan hak ganti rugi apabila pem…